KAI ANGKAT & KUKUHKAN 50 ADVOKAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANDUNG
KAI ANGKAT & KUKUHKAN 50 ADVOKAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANDUNG
- Bandung – MJA.LAWOFFICE.COM. Kurang lebih 50 advokat muda yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia (KAI) telah mengikuti sidang terbuka pengangkatan advokat untuk wilayah hukum provinsi Jawa Barat, khususnya Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, di Ballroom Grand Hotel Aquila, Bandung.
Sidang terbuka ini dipimpin langsung oleh Presiden KAI, Adv. H. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H., M.H., CLA, CIL, CLI, CRA (TSH), yang didampingi oleh Wakil Presiden Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Adv. KRAT. Henry Indraguna, S.H., MAP., CIL dan Ketua DPD KAI JABAR, Adv. Erwin Budiman Haris, S.H., CLA, CIL., Sekretaris Daerah KAI Jabar Adv. Deny M. Ramdhany, S.H., dan Ketua Dewan Kehormatan KAI Jabar, Brig.Jen. Pol. (Purn.) Adv. Drs. H.M. Nasser Amir, S.H., MH. TSH dalam pidato sambutannya mengatakan :
“Ini ironi menurut saya, saya merasa negara ini tidak fair dalam memperlakukan penegak hukum, karena diantara catur wangsa penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman, mendapatkan biaya pendidikan dan pelatihan yang dijamin dan ditanggung oleh Negara. Sedangkan advokat harus menanggung biaya pendidikan dan pelatihan secara mandiri. Oleh karenanya, DPP KAI sedang memperjuangkan hal ini, supaya ke depan semua catur wangsa mendapatkan biaya yang dijamin oleh Negara, sehingga nanti advokat bisa pintar dengan kualitas dan standarnya sama”. TSH mengatakan bahwa dirinya masih memiliki waktu 3 tahun untuk memimpin OA KAI dan berharap akan meninggalkan suatu legacy terutama terkait pendidikan hukum bagi advokat sebelum meletakkan jabatannya. TSH juga menginginkan bahwa akan ada satu regulator dalam dunia advokat, boleh jadi Organisasi Advokatnya banyak dimana regulator ini nantinya diharapkan akan bisa mewadahi semua organisasi advokat dan memiliki tugas dalam hal mengatur pendidikan & pelatihan, Dewan Kehormatan, Badan Pengawas, Ujian, Kode Etik. TSH sempat mengajukan hal ini pada tahun 2011 dalam konteks perubahan RUU Advokat dengan nama Komisi Advokat Indonesia, disingkat KAI akan tetapi ditolak oleh Komisi 3. Mungkin ke depan akan diajukan lagi dengan nama yang berbeda. TSH membantah bahwa dengan adanya multibar akan menurunkan kualitas dan standar advokat. Padahal menurut TSH bilamana ada kulaitas advokat menurun, yang harus disalahkan adalah Organisasi Advokatnya. Oleh karena itu, KAI senantiasa memberikan tambahan ilmu dan pelatihan, seperti besok hari Rabu sore (9/12/2020) DPP KAI bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi akan menggelar acara Bimbingan Teknis (BimTek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020. KAI telah diminta oleh MK untuk mengirimkan 350 advokat untuk agenda BimTek ini.
TSH juga berpesan: “terakhir saya ingin mengucapkan selamat kepada Saudara-saudara yang telah resmi diangkat sebagai advokat, semoga sukses dan menjadi seorang professional yang mulia dan terhormat, dan jangan segan-segan untuk senantiasa bertanya atau melibatkan senior dalam menangani perkara. Anda harus bangga menjadi advokat, karena tanpa ada kebanggaan terhadap profesi, anda tidak akan berhasil dalam profesi ini,” pungkas TSH dalam menutup sambutannya.
Sudah menjadi tradisi dalam pengangkatan advokat muda KAI, bahwa mereka harus melakukan hormat kepada bendera sang saka merah putih diakhir sesi pengangkatannya. Untuk melihat pidato TSH silahkan klik :
UNOFFICIAL TRANSLATION :
Jakarta – MJA.LAWOFFICE.COM. Approximately 50 young lawyers who are members of the Congress of Indonesian Advocates (KAI) have attended an open trial for the appointment of advocates for the jurisdiction of West Java province, especially the Bandung High Court, on Wednesday, December 8, 2020, at the Ballroom of the Grand Hotel Aquila, Bandung.
This open session was chaired by the President of KAI, Adv. H. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H., M.H., CLA, CIL, CLI, CRA (better called TSH), accompanied by the Vice President for Human Resources Development, Adv. KRAT. Henry Indraguna, S.H., MAP., CIL and Chairman of the DPD KAI JABAR, Adv. Erwin Budiman Haris, S.H., CLA, CIL., Regional Secretary of KAI Jabar Adv. Deny M. Ramdhany, S.H., and Advisor to KAI Jabar, Brig. Gen. Pol. (Ret.) Adv. Drs. H.M. Nasser Amir, S.H., MH. TSH in his opening speech said:
“This is ironic in my opinion, I feel this country is unfair in treating law enforcers, because among the nationalities of law enforcement such as the Police, Attorney General’s Office and Justice, their education and training fees are guaranteed and borne by the State. Meanwhile, advocates must bear the costs of their education and training. Therefore, the Central Board of the Congress of Indonesian Advocates is fighting for this, so that in the future all national chess players will receive a fee guaranteed by the State, so that later advocates can be smart with similar quality and standards. ”TSH said that he still has 3 years to lead the Congress of Indonesian Advocates and hopes that it will leave a legacy, especially related to legal education for advocates before resigning. TSH also wants that there will be one regulator in the world of Indonesian advocates, there may be many Advocate Organizations where these regulators are expected to be able to accommodate all advocate organizations and have duties in terms of set pend education & training, Honorary Council, Supervisory Board, Examination, Code of Ethics and so forth. TSH had proposed this in 2011 in the context of an amendment to the Advocates Bill under the name Indonesian Advocate Commission, abbreviated as KAI but was rejected by Commission 3. Maybe in the future it will be submitted again with a different name. TSH denied that multibar would reduce the quality and standards of advocates. In fact, according to TSH, if there is a decline in the quality of advocates, the one to blame is the Advocate Organization. Therefore, KAI always provides additional knowledge and training, such as tomorrow afternoon (9/12/2020) DPP KAI in collaboration with the Constitutional Court will hold a Technical Guidance (BimTek) event for the dispute over the results of the election for governors, regents and mayors in 2020. KAI has been asked by the Constitutional Court to send 350 advocates for this BimTek agenda.
TSH also advised: “Lastly, I would like to congratulate you who have been officially appointed as advocates, good luck and become a noble and respectable professional, and don’t hesitate to always ask questions or involve seniors in handling cases. You must be proud to be an advocate, because without pride in your profession, you will not succeed in this profession, “concluded TSH in closing his remarks.
It is a tradition in the appointment of young KAI advocates, that they must pay respect and kiss the red and white flag of the Saka at the end of the appointment session. Kindly see TSH’s speech by click :
https://www.youtube.com/watch?v=cjNHTewfH6s&t=167s