KAI ANGKAT & KUKUHKAN 43 ADVOKAT UNTUK WILAYAH HUKUM SUMATERA SELATAN DI PALEMBANG
Palembang – MJA.LAWOFFICE.COM. Kurang lebih 43 advokat muda yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia (KAI) telah mengikuti sidang terbuka pengangkatan dan pengukuhan advokat untuk wilayah hukum provinsi Sumatera Selatan, pada hari Jum’at, tanggal 11 Desember 2020, di Hotel Beston Palembang.
Sidang terbuka ini dipimpin langsung oleh Presiden KAI, Adv. H. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H., M.H., CLA, CIL, CLL, CRA (TSH), yang didampingi oleh Direktur Bidang Keanggotaan Adv. Aan Rizalni Kurniawan, S.H., M.H.,. sedangkan anggota majelis lain yakni Ketua DPD KAI SUMSEL, Adv. Muhammad Aminuddin, S.H., CIL yang lebih sering dikenal dengan Adv. Amin Tras, Sekretaris Daerah DPD KAI Sumsel, Adv. Dedi Yustika, S.H., MH dan Ketua Bidang Pendidikan DPD KAI SUMSEL, Adv. Jasmadi, S.H., MH.
Turut hadir Sekretaris Umum DPP KAI, Adv. Ibrahim massidenreng, S.H., CIL, CRA yang sekaligus membacakan Surat Keputusan Pengangkatan para advokat muda tersebut, serta staf DPP KAI yakni Fajria Usman, S.H. dan Muhammad Harist.
Dalam sambutan pidatonya, Presiden KAI TSH mengatakan :
“…Karena hari ini saudara dipandang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Apa itu advokat? Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat. Jadi advokat itu adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum. Jadi seorang yang professional. Saudara-saudara, ini adalah profesi kita untuk membantu para pencari keadilan, sekaligus ini adalah profesi yang mampu menghidupi kita dan keluarga kita, “komersil”. Karena yang tidak komersial itu diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum No. 16 tahun 2011. Jadi berbeda bankum dengan advokat. Kita adalah profesional. Akan tetapi kita juga diwajibkan memberikan jasa hukum secara prodeo bagi mereka yang tidak mampu. Namun, bantuan hukum cuma-cuma ini disubsidi oleh negara, baik itu melalui MA, Kementerian Hukum & HAM, BPHN atau Pemerintah Daerah (Provinsi dan/atau Kotamadya/Kabupaten).”
TSH mengatakan : “Saudara-saudara jangan merasa senang dulu setelah dikukuhkan sebagai advokat, karena seorang advokat tanpa klien seperti dokter tanpa pasien. Bilamana kita tanpa punya klien maka ini adalah cilaka. Sambil bercanda “C-19”, celaka besar seorang advokat tanpa punya klien.
TSH melanjutkan pesannya bahwa kelemahan advokat ada 4 perkara, yakni :
- Kelemahan dibidang IT.
- Kelemahan dibidang Manajemen.
- Kelemahan dibidang Marketing.
- Kelemahan dalam basis data
TSH mengatakan bahwa KAI tetap konsisten dengan sistim multibar di dunia advokat. TSH juga menginginkan bahwa Organisasi-organisasi Advokat berhenti untuk membicarakan “Wadah Tunggal” karena saat ini sudah tidak jamannya lagi dan tidak elok untuk memaksakan kehendak, yakni meminta orang untuk memilih disatu organisasi saja, lebih baik energi kita digunakan untuk membentuk suatu kerangka penyusunan sebuah regulator atau badan yang membidangi dunia advokat. Boleh jadi Organisasi Advokatnya banyak akan tetapi dinaungi oleh sebuah regulator, yang nantinya diharapkan akan bisa mewadahi semua organisasi advokat dan regulator ini memiliki tugas dalam hal mengatur pendidikan & pelatihan, Dewan Kehormatan, Badan Pengawas, Ujian, Kode Etik. TSH sempat mengajukan hal ini pada tahun 2011 dalam konteks perubahan RUU Advokat dengan nama Komisi Advokat Indonesia, disingkat KAI akan tetapi ditolak oleh Komisi 3 DPR RI. Mungkin ke depan akan diajukan lagi dengan nama yang berbeda. TSH membantah bahwa dengan adanya multibar akan menurunkan kualitas dan standar advokat. Padahal menurut TSH bilamana ada kulaitas advokat menurun, yang harus disalahkan adalah Organisasi Advokatnya. Oleh karena itu, KAI senantiasa memberikan tambahan ilmu dan pelatihan, seperti sudah dilaksanakannya dengan Mahkamah Konstitusi yang menggelar acara Bimbingan Teknis (BimTek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020. KAI telah diminta oleh MK untuk mengirimkan 350 advokat untuk agenda BimTek ini. BimTek MK RI ini dilaksanakan pada hari Rabu sore, tanggal 9 Desember s/d Jum’at sore, tanggal 11 Desember 2020.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPD KAI SUMSEL, Amin Tras memberikan pesan : “ …sebagai advokat muda janganlah merasa hebat, teapi harus hebat merasa. Karena kalo merasa hebat, dia akan lupa diri. Tetapi hebat merasa maknanya dia akan sensitive dan peka terhadap lingkungan, yakni dalam membangun internal organisasi. Kalau keluar dia mampu merasakan masyarakat pencari keadilan, dalam kondisi yang punya masalah hukum.” Kemudian Amin Tras melanjutkan pesannya “…advokat jangan pula merasa pintar, tapi harus pintar merasa. Ini maknanya kalau dia merasa pintar, sesungguhnya dia tidak pintar, tetapi pintar merasa maknanya dia mampu secara professional membangun organisasi dengan apa yang telah dipersyaratkan dalam AD/ART dan menjaga etika, structural dan siapa yang berbuat banyak untuk organisasi, maka dia layak untuk tampil.” Lebih lanjut lihat di :
UNOFFICIAL TRANSLATION :
Palembang – MJA.LAWOFFICE.COM. Approximately 43 young advocates who are members of the Indonesian Advocates Congress (KAI) have attended an open session of the appointment and inauguration of advocates for the jurisdiction of the province of South Sumatra, on Friday, December 11, 2020, at the Beston Hotel Palembang.
This open session was chaired by the President of KAI, Adv. H. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, S.H., M.H., CLA, CIL, CLL, CRA (TSH), who was accompanied by the Director for Adv Membership. Aan Rizalni Kurniawan, S.H., M.H.,. while other members of the assembly, namely the Chairman of the DPD KAI SUMSEL, Adv. Muhammad Aminuddin, S.H., CIL who is more commonly known as Adv. Amin Tras, Regional Secretary of South Sumatra KAI DPD, Adv. Dedi Yustika, S.H., MH and the Head of Education Division of DPD KAI SUMSEL, Adv. Jasmadi, S.H., MH.
Also attending were the General Secretary of the DPP KAI, Adv. Ibrahim massidenreng, S.H., CIL, CRA who at the same time read out the Decree on the Appointment of the young advocates, as well as the DPP KAI staff namely Fajria Usman, S.H. and Muhammad Harist.
In his speech, the President of KAI TSH said:
“… Because today you are deemed to have met the requirements as stipulated in Article 2 paragraph (1) jo. Article 3 paragraph (1) jo. Article 4 paragraph (1) Law Number 18 of 2003 concerning advocates. What is an advocate? is a person whose profession is to provide legal services, both inside and outside the court that meets the requirements based on the provisions of the Advocate Law. So an advocate is a person whose profession is to provide legal services. So a professional. Gentlemen, this is our profession for helping justice seekers, at the same time this is a profession that is able to support us and our families, “commercial.” Because what is non-commercial is regulated in the Law on Legal Aid No. 16 of 2011. So it is different from bankum and advocates. We are professionals. but we are also required to provide legal services on a prodeo basis for those who cannot afford it.However, this free legal aid is subsidized by the state, be it through the Supreme Court, the Ministry of Law & HAM, BPHN or Local Government (Province and / or Municipality / Regency).”
TSH said: “Ladies and gentlemen, don’t feel happy after being confirmed as an advocate, because an advocate without clients is like a doctor without patients. If we are without clients, this is harmful/cilaka. While joking “it is C-19”, bad luck for an advocate without a client.
TSH continued its message that advocates had 4 weaknesses, namely:
- Weaknesses in the IT field.
- Weaknesses in the field of Management.
- Weaknesses in the field of Marketing.
- Weaknesses in the database
TSH said that KAI remains consistent with the multibar system in the Indonesian world of advocates. TSH also wants Advocate Organizations to stop talking about “Single Bar” because now it is out of date and it is not good to impose one’s will, namely asking people to vote in one organization only, it is better if our energy is used to form a framework for the formulation of a regulator. or the body in charge of the world of advocates. It may be that there are many Advocate Organizations but they are covered by a regulator, which is expected to be able to accommodate all of these advocate and regulatory organizations to have the task of regulating education & training, the Honorary Council, the Supervisory Board, Examinations, the Code of Ethics. TSH had proposed this in 2011 in the context of an amendment to the Advocate Bill under the name Indonesian Advocate Commission, abbreviated as KAI, but it was rejected by Commission 3 of the DPR RI. Maybe in the future it will be submitted again with a different name. TSH denied that multibar would reduce the quality and standards of advocates. In fact, according to TSH, if there is a decline in the quality of advocates, the one to blame is the Advocate Organization. Therefore, KAI always provides additional knowledge and training, as it was carried out with the Constitutional Court which held a Technical Guidance (BimTek) event for the dispute over the results of the election of governors, regents and mayors in 2020. KAI has been asked by the Constitutional Court to send 350 advocates for the agenda. This BimTek. The BimTek MK RI will be held on Wednesday afternoon, December 9 to Friday afternoon, December 11, 2020.
On a separate occasion, the Chairperson of the DPD KAI SUMSEL, Amin Tras gave a message: “… as a young advocate don’t feel great, but feel great. Because if you feel great, he will forget himself. But it is great to feel the meaning that he will be sensitive and sensitive to the environment, namely in building the internal organization. If he leaves he will be able to feel the people who seek justice, in a condition that has legal problems. ” Then Amin Tras continued his message “… advocates should not feel smart either, but must feel smart. This means that if he feels smart, in fact he is not smart, but he feels smart. This means that he is able to professionally build an organization with what is required in the AD / ART and maintain ethics, structure and who does a lot for the organization, then he deserves to appear. ” To see more at :