M. JUNAEDI, SUDIRO & MOH. TAMRIN HADIRI SIDANG PENYAMPAIAN KESIMPULAN PERKARA 256 TERKAIT SENGKETA TANAH DI PN CIKARANG
M. JUNAEDI, SUDIRO & MOH. TAMRIN HADIRI SIDANG PENYAMPAIAN KESIMPULAN PERKARA 256 TERKAIT SENGKETA TANAH DI PN CIKARANG
CIKARANG – Adv. M. Junaedi, A.Md., S.H., CIL, Adv. KBP (P.) H. Sudiro, S.H., M.H., dan Adv. Moh. Tamrin, S.H., dari Kantor Hukum M. Junaedi & Rekan (MJA Law Office), yang berkedudukan di Jln. Dr. Ratna Raya No. 34A, Jatibening, Pondokgede, Kota Bekasi (Gedung 212 – Goro, sebrang RM Kampung Kecil) dan/atau Jl. Taman Heliconia Blok HP1, Tanah Apit No. 33A, Pusaka Rakyat, Kec. Tarumajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat 17214 dan/atau Jln. Garuda 6 Blok H13-15, Rt. 03/024, BGA 2, Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi 17519, telah menghadiri Sidang dengan agenda penyampaian Kesimpulan dengan nomor perkara : 256/Pdt.G/2020/PN. Ckr terkait sengketa tanah di Kampung Teluk Haur, Desa Karanghaur, Kec. Pebayuran pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021.
Dalam kesimpulan ini ketiga Kuasa Hukum para penggugat dengan prinsipal H. Supardi selaku Penggugat I, Saepuloh selaku Penggugat II, Jamil Muslim selaku Penggugat III dan Siti Nurasiah selaku Penggugat IV menyampaikan petitum sebagai berikut :
Dalam EKSEPSI :
- Menolak Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
Dalam KONVENSI :
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menolak dalil-dalil Jawaban dan Duplik PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan PARA TERGGUAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGEDAAD) terhadap hak-hak para penggugat;
- Menetapkan Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Akta Jual Beli No. 144/V/Kec.Pbyrn/1981, dibuat dihadapan LASMANA, BA selaku PPATS Camat Pebayuran, Kabupaten Bekasi, pada hari Senin, tanggal 28 September 1981, antara Para Ahli Waris Wastiri dengan (Almh.) Djaenah Binti Sudja’i adalah sah, berharga dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menetapkan Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Akta Jual Beli No. 466/2018, dibuat dihadapan Drs. M. Nabrih Binin Saend, MM selaku PPATS Camat Pebayuran, Kabupaten Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, antara Penggugat II dan Turut Tergugat I adalah sah, berharga dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menetapkan, SHM No. 5 Tahun 1970 atas nama WASTIRI Bin Sajum tertanggal 26 Agusutus 1970 dan segala surat lainnya yang berhubungan dengan objek gugatan yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak punya kekuatan hukum mengikat;
- Menetapkan, tanah sawah yang terletak di Kp. Telukhaur Rt. 007/003, Desa Karanghaur, Kec. Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan NOP: 32.18.130.005.001-0021.0 dengan batas-batas saat ini :
- Sebelah Utara : Sawah Hj. Sutijak [Dulunya milik Salim]
- Sebelah Timur : Sungai Pembuang D-C 4-5
- Sebelah Selatan : Saluran Pipa Pertamina [Dulunya milik Ibu Imih]
- Sebelah Barat : Sawah Alimin
Adalah sah dan milik Turut Tergugat I
- Menetapkan untuk melakukan Sita Jaminan atas SHM No. 5 Tertanggal 26 Agustus 1970 dari para Tergugat;
- Merintahkan, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan SHM No. 5 Tertanggal 26 Agustus 1970 kepada Turut Tergugat I secara sukarela dan/atau menghancurkan SHM tersebut dimuka Majelis Hakim;
- Memerintahkan Turut Tergugat III untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Baru kepada Turut Tergugat I atas tanah a quo;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya materil yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat sebesar 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya immateril sebesar 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang Dwangsong sebesar 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari apabila terlambat untuk memenuhi putusan dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding dan kasasi (uit voorbaar bij voorraad)
- Menetapkan Sita Jaminan atas SHM No. 5 Tahun 1970 a.n. WASTIRI sebagai tindakan sementara sebelum ada putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat.
Dalam REKONVENSI :
- Mengabulkan gugatan para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menolak Jawaban dan Duplik Para Penggugat Rekonvensi akibat ketidak-konsistenan dan daluwarsa perkara;
- Menyatakan batas-batas yang tertulis pada AJB No. 144/V/Kec.Pbyrn/1981 jo. AJB No. 466/2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan Akta Jual Beli No. 466/2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan Jual Beli antara Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat I Konvensi adalah sah;
- Memerintahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi untuk menerbitkan SHM Baru atas nama Turut Tergugat I Konvensi.
- Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bekasi, i.e. Bagian Pajak Bumi & Bangunan untuk menerbitkan SPPT PBB atas nama Turut Tergugat I Konvensi.
- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat Rekonvensi.
SUBSIDAIR :
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Cikarang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan kebijaksanaan dan keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).
Sementara, untuk sidang putusan ditetapkan oleh Ketua Mejelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021.
UNOFFICIAL TRANSLATION :
CIKARANG – Adv. M. Junaedi, A.Md., S.H., CIL, Adv. KBP (P.) H. Sudiro, S.H., M.H., and Adv. Moh. Tamrin, S.H., from the Law Office of M. Junaedi & Associates (MJA Law Office), which is domiciled at Jln. Dr. Ratna Raya No. 34A, Jatibening, Pondokgede, Bekasi City (212 Building – Goro, opposite RM Kampung Kecil) and/or Jl. Taman Heliconia Blok HP1, Tanah Apit No. 33A, Pusaka Rakyat, Kec. Tarumajaya, Bekasi City, West Java 17214 and/or Jln. Garuda 6 Block H13-15, Rt. 03/024, BGA 2, Sumberjaya, South Tambun, Bekasi Regency 17519, has attended the Session with the agenda of delivering Conclusions with case number: 256/Pdt.G/2020/PN. Ckr related to land disputes in Teluk Haur Village, Karanghaur Village, Kec. Pebayuran on Wednesday, June 23, 2021.
In this conclusion, the three attorneys for the plaintiffs with principal H. Supardi as Plaintiff I, Saepuloh as Plaintiff II, Jamil Muslim as Plaintiff III and Siti Nurasiah as Plaintiff IV submitted the following petition:
In EXCEPTION :
- Rejecting the Exceptions of the ACCUSED in its entirety;
2. Accepting the Plaintiffs’ Lawsuits in its entirety;
In the CONVENTION :
- Granted the Plaintiffs’ claim in its entirety;
2. Rejecting the arguments of the Plaintiffs’ Answers and Duplications in their entirety;
3. To declare that ACCUSED I, ACCUSED II and ACCUSED III have committed ACTUAL AGAINST THE LAW (ONRECHTMATIGEDAAD) against the rights of the plaintiffs;
4. Establishing a Land Sale and Purchase Agreement with a Sale and Purchase Deed No. 144/V/Kec.Pbyrn/1981, drawn up before LASMANA, BA as PPATS of Pebayuran Sub-district, Bekasi Regency, on Monday, September 28, 1981, between Wastiri’s heirs and (the late) Djaenah Binti Sudja’i is legal, valuable and have binding legal force;
5. Establishing a Land Sale and Purchase Agreement with a Sale and Purchase Deed No. 466/2018, made before Drs. M. Nabrih Binin Saend, MM as PPATS Head of Pebayuran Sub-district, Bekasi Regency, on Tuesday, May 15 2018, between Plaintiff II and Co-Defendant I is valid, valuable and has binding legal force;
6. To stipulate, SHM No. 5 of 1970 on behalf of WASTIRI Bin Sajum dated August 26, 1970 and all other letters related to the object of the lawsuit controlled by Defendant I, Defendant II and Defendant III were declared invalid and/or null and void and/or had no binding legal force;
7. Established, rice fields located in Kp. Telukhaur Rt. 007/003, Karanghaur Village, Kec. Pebayuran, Bekasi Regency, West Java Province with NOP: 32.18.130.005.001-0021.0 with current boundaries:
To the North : Sawah Hj. Sutijak [Formerly owned by Salim]
To the East : D-C Disposal River 4-5
On the South side: Pertamina Pipeline [ Formerly owned by Mrs. Imih]
West side : Alimin rice field
Is legal and belongs to Co-Defendant I
8. Stipulates to carry out Guarantee Seizure on SHM No. 5 dated August 26, 1970 from the Defendants;
9. Ordered Defendant I, Defendant II and Defendant III to submit SHM No. 5 dated August 26, 1970 to Co-Defendant I voluntarily and/or destroying the SHM in front of the Panel of Judges;
10. Ordered Co-Defendant III to issue a New Ownership Certificate to Co-Defendant I on the a quo land;
11. Sentencing the Defendants jointly and severally to pay the material costs incurred by the Plaintiffs amounting to 150,000,000,- (One Hundred and Fifty Million Rupiah)
12. Sentencing the Defendants jointly and severally to pay immaterial costs of 2,000,000,000,- (Two Billion Rupiah)
13. Sentencing the Defendants jointly and severally to pay Dwangsong money in the amount of 1,000,000, – (One Million Rupiah) per day if it is too late to fulfill the decision in this case;
14. Declaring that this decision can be implemented first despite efforts of resistance, appeal and cassation (uit voorbaar bij voorraad)
15. Establishing the Seizure of Guarantee for SHM No. 5 of 1970 a.n. WASTIRI as a temporary measure before there is a final decision that has permanent legal force.
16. Charge the court costs to the Defendants.
In RECONVENTION :
- To grant the claim of the Defendants of the Convention in its entirety;
2. Rejecting the Answers and Duplicates of the Plaintiffs of the Convention due to the inconsistency and expiration of the case;
3. Stating the limits written on AJB No. 144/V/Kec. Pbyrn/1981 jo. AJB No. 466/2018 is valid and enforceable;
4. Declaring the Deed of Sale and Purchase No. 466/2018 is valid and enforceable;
5. Declaring that the sale and purchase between Plaintiff II Convention/Defendant II Convention and Co-Defendant I Convention is valid;
6. Ordered the Head of the Bekasi Regency National Land Agency to issue a New SHM on behalf of the Co-Defendant I of the Convention.
7. Ordered the Head of the Bekasi Regency Revenue Service, i.e. Land & Building Tax Division to issue SPPT PBB on behalf of Co-Defendant I of the Convention.
8. Charge the court fees to the Plaintiffs of the Convention.
SUBSIDIARIES:
If the Honorable Panel of Judges of the Cikarang District Court, which examines and hears this case, has a different opinion, please provide the fairest policy and decision (Ex Aequo Et Bono).
Meanwhile, the decision for the trial was determined by the Chair of the Panel of Judges on Wednesday, July 7, 2021.