202002.02
0
0

Dewi Sartika melalui Kuasa Hukumnya mengajukan DUPLIK dalam perkara No. 5813/Pdt.G/2019 di PA Bandung

Bandung – Adv. M. JUNAEDI, A.Md., S.H., CIL., Adv. M. TAMRIN, S.H., Adv. Drs. JANNES SINURAT, S.H., dan Adv. SUROTO, S.H., para advokat pada Kantor Hukum “M. JUNAEDI & ASSOCIATES (MJA Law Office)” yang beralamat di Ruko Topaz Commercial Blok B No. 9, Jln. Boulevard Barat Summarecon, Kota Bekasi 17143, Jawa Barat, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewi Sartika Binti Sujana, dengan NIK: 3273215703780001.

Berdasarkan Surat Kuasa No. : 11/SK/MJA/XII/2019, tertanggal 13 Desember 2019 dan memilih domisili hukum di Kantor kuasanya dengan ini menyampaikan DUPLIK atas Permohonan Pembatalan Perkawinan dengan perkara No. 5813/Pdt.G/2019/PA. Badg yang diajukan oleh istri Sdr. ANJAS SURYO, Sdri. AGUSTINA TRI RAHAYU BINTI AG SLAMET R ALIAS IGNATIUS SLAMET, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON 2.

Dewi Sartika mengatakan : “sebelum termohon 2 mengajukan keberatan-keberatan atau Eksepsi, perkenankan termohon 2 menyampaikan terlebih dahulu kronologis sebagai Pendahuluan sebagai berikut :

  1. Bahwa betul saya, DEWI SARTIKA Binti SUJANA telah menikah dengan seorang lelaki yang bernama ANJAS SURYO Bin H. SARDI, yang awalnya beragama Kristen Khatolik, dan masuk Islam sebelum pernikahan di KUA Bandung Kidul dengan Sertifikat Masuk Islam No. : B-109/kua.10.19.26/BA/03/2018, tertanggal 12 Maret 2018.
  2. Bahwa setelah masuk Islam, Sdr. ANJAS SURYO, meminta untuk menikahi saya, DEWI SARTIKA, secara agama Islam pada tanggal 17 Maret 2018, namun karena Pak Penghulunya bilang bahwa buku nikahnya akan diterbitkan beberapa hari mendatang, karena Kepala KUAnya sedang ada acara diluar kota dan beberapa hari kedepan suami saya, Anjas Suryo dan saya juga ada pekerjaan diluar kota. Sehingga, Buku nikah kami diterbitkan pada Ahad, tanggal 1 April 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah No.: 0103/005/IV/2018, tertanggal 2 April 2018 dan Buku Nikah tersebut dihantarkan ke rumah kami oleh Bapak Penghulu (Bapak ONO);
  3. Bahwa saya, DEWI SARTIKA sangat patuh dan taat pada suami dan berusaha untuk tetap mempertahankan pernikahan, dan juga berusaha untuk menyimpan dan merawat buku nikah kami.
  4. Bahwa kurang lebih 3 bulan setelah pernikahan, yakni pada tanggal 11 Juni 2018, Suami saya, Sdr. ANJAS SURYO memberitahukan kepada keluarganya yakni Kakak Kandungnya, Sdri. Marselina Nilasari tentang pernikahannya bersama saya.
  5. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2018, Sdri. Marselina Nilasari selaku Kakak Kandung Sdr. Anjas Suryo mengatakan bahwa ada keinginan untuk mempertemukan kami semua (yakni Anjas Suryo, Dewi Sartika dan Sdri Agustina Tri Rahayu Binti AG Slamet di rumahnya (di Bandung, saat itu kebetulan Agustina sedang libur sekolah, karena dia seorang guru SD di Lampung Tengah). Jadi secara otomatis bahwa Agustina Tri Rahayu Binti AG Slamet telah mengetahui pernikahan Anjas Suryo dan Dewi Sartika, kurang lebih 3 bulan setelah pernikahan.
  6. Bahwa menurut saya bahkan Sdri. Marselina Nilasari mengetahui dengan pasti bahwa saya, DEWI SARTIKA telah menikah dengan sdr. ANJAS SURYO Bin H. SARDI setelah menikah 3 (tiga) bulan, karena telah saya beritahu dengan mengirim informasi melalui WA (WhatsApp) menyampaikan bahwa sdri. DEWI SARTIKA telah menikah dengan sdr. ANJAS SURYO Bin H. SARDI dan menunjukan fhoto buku nikahnya.
  7. Bahkan saya, Dewi Sartika dan Sdri. Agustina Tri Rahayu sejak saat itu telah saling berkomunikasi melalui Whatsapp (WA) bahkan sempat juga bertengkar melalui percakapan Whatsapp.
  8. Namun, setelah pernikahan berjalan 1 setengah tahun, keluarga dari Sdr. ANJAS SURYO mendesaknya untuk bercerai dengan saya, secara tiba tiba dan keluarga Sdr. ANJAS SURYO melalui kakak kandungnya (Sdri. Marselina Nilasari) mengirim pesan lewat whatsapp dengan kata-kata yang kurang baik seperti memfitnah dengan cara mengatakan bahwa saya dikatakan telah MAIN PELET kepada ANJAS SURYO dan juga memaksa atau mendesak saya, supaya berpisah dengan Sdr. ANJAS SURYO.

Maka dengan berbagai cara ANJAS SURYO membuat cara untuk bisa bercerai dengan saya. Seperti hal yang remeh temeh dijadikan alasan, salah satunya: ketika saya memasang (mengupload) photo suami istri (ANJAS & DEWI) di Facebook dan Instagram. Sehingga ANJAS menjadikan hal ini sebagai alasan perceraian, karena dianggap telah merusak dan mencoreng martabat diri dan keluarganya. Padahal, menurut saya bahwa memasang photo suami istri adalah suatu hal yang wajar.

  1. Kemudian Sdr. ANJAS SURYO telah membuat SURAT TANDA BUKTI LAPORAN KEHILANGAN Nomor: STBK / 2096 / VIII / 2019 / SPKT, tertanggal 30 Agustus 2019 di Kepolisian Sektor Bandung Kidul, dengan dalih “telah kehilangan barang-barang/surat-surat berupa : 1 (satu) buah Buku AKTA NIKAH No. 0103/005/IV/2018 tgl 01 April 2018 yang dikeluarkan dari KUA Kec. Bandung Kidul an. Pelapor”.
  2. Bahwa atas terbitnya SURAT TANDA BUKTI LAPORAN KEHILANGAN Nomor: STBK / 2096 / VIII / 2019 / SPKT tersebut, Sdr. ANJAS SURYO mendatangi Kantor Urusan Agama Bandung Kidul dan meminta untuk menerbitkan DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH. Oleh karenanya, terbitlah DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH NO.: B-359/Kua.19.10.26/PW.01/VIII/2019, tertanggal 30 Agustus 2019 (sesuai dengan permohonan Cerai Talak pada halaman ke-1 di PA Soreang). Dengan terbitnya duplikat kutipan AKTA NIKAH, maka saya merasa kaget dan shok tidak percaya suaminya dan keluarganya secara diam-diam membuat duplikat AKTA NIKAH PALSU, lalu dengan badan bergetar masih tidak percaya atas perbuatan Sdr. ANJAS SURYO. Saya, Dewi Sartika mencoba menghubungi Sdr. ANJAS SURYO untuk mengingatkan bahwa perbuataanya telah melanggar hukum tapi Sdr. ANJAS SURYO tidak menggubrisnya, kemudian saya mencoba lagi berbicara dengan baik-baik kepada saudara kandung/kakak ANJAS SURYO yaitu Sdri. Marselina Nilasari, supaya mengembalikan duplikat AKTA NIKAH ke KUA BANDUNG KIDUL. Namun, Sdri. Marselina Nilasari juga tidak menggubrisnya bahkan Sdri. MARSELINA NILASARI MENGATAKAN “KAMI PUNYA CARA TERSENDIRI UNTUK MENYELESAIKAN PERPISAHAN KAMU DAN ANJAS”, dengan pesan melalui Whatsaap, kakak kandung ANJAS SURYO malah mengancam Termohon 2 dengan mengatakan “AWAS KALAU ANJAS SAMPAI DI PANGGIL OLEH POLSEK BANDUNG KIDUL.”
  3. Bahwa atas terbitnya DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH NO.: B-359/Kua.19.10.26/PW.01/VIII/2019, tertanggal 30 Agustus 2019 tersebut, Sdr. ANJAS SURYO telah mendatangi Posbakum Pengadilan Agama Soreang dan membuat naskah permohonan gugatan untuk Cerai Talak dengan No Perkara : 5714/Pdt.G/2019/PA Soreang tertanggal 03-09-2019.
  4. Bahwa namun karena keduanya berdomisili di Kota Bandung, maka saya melalui Kuasa Hukum saya mengajukan Eksepsi Kompetensi Relatif dan Alhamdulillah, atas kebijakan Ketua Majelis Hakim Perkara 5714/Pdt.G/2019/PA.Sor., YM Ibu Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H., EKSEPSI kami diterima dengan baik dan diputus dalam Putusan No. 5714/Pdt.G/2019/PA.Sor.
  5. Bahwa atas terbitnya SURAT TANDA BUKTI LAPORAN KEHILANGAN Nomor: STBK / 2096 / VIII / 2019 / SPKT tersebut dan terbitnya DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH PALSU tersebut, maka saya, DEWI SARTIKA telah membuat Laporan Polisi No.: LP/166/IX/2019/JBR/RESTABES/SEKTA BDG KIDUL pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 sekitar jam 07.30 WIB.
  6. Bahwa pada saat ini prosesnya sudah mulai ke tahapan penyidikan. Saya dan beberapa orang saksi telah dimintai keterangan dan di BAP.
  7. Bahwa saya menduga adanya unsur kekhawatiran dari Anjas Suryo dan Kepala KUA Bandung Kidul atas Laporan Polisi No.: LP/166/IX/2019/JBR/RESTABES/SEKTA BDG KIDUL dimaksud. Sehingga keduanya berusaha untuk mematahkan dan mencegah supaya Laporan Polisi tersebut batal dan/atau tidak diproses lebih lanjut.
  8. Bahwa ada suatu fakta Kepala KUA Bandung Kidul telah berusaha dua kali mengirim surat kepada saya untuk menyita Buku Nikah yang ada di saya. Yakni melalui:

21.1.     Surat No. : B-527/KUA.10.19.26/PW.01/11/2019 Tgl 22 November 2019

21.2.     Surat No. : B-591/KUA.10.19.26/PW.01/11/2019 Tgl 25 November 2019

22. Bahwa saya kaget ketika menerima Surat Panggilan Delegasi dari PA Bandung Nomor W10-A1/6717/HK.05/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 yang diterima melalui PA Soreang pada tanggal 5 Desember 2019 terkait adanya Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Sdri. Agustina Tri Rahayu AG Slamet R alias Ignatius Slamet, konon katanya istri pertama Sdr. ANJAS SURYO yang berkedudukan di Lampung Tengah dengan No. Perkara 5813/Pdt.G/2019/PA.Badg. Dengan para Termohon sbb :

22.1.   Termohon I, Sdr. Anjas Suryo

22.2.   Termohon II, Sdri. Dewi Sartika

22.3.   Termohon III, Kepala KUA Kec. Bandung Kidul

23. Bahwa saya sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Sdri. Agustina Tri Rahayu AG Slamet R alias Ignatius Slamet.

24.Bahwa hubungan hukum saya Sdri. Dewi Sartika adalah dengan Sdr. Anjas Suryo selaku suami syah dan pernikahan sudah lebih dari 1 tahun. Sdr Anjas Suryo saat ini bekerja selaku Kuasa Pemilik/Pendiri PT. Tritunggal Sahabat Sejati. Perusahaan yang bergerak dibidang Alat Kesehatan, yang berkantor di Pasir Impun, Bandung.

25.Bahwa menurut saya, istri Anjas Suryo sudah tahu dari 3 bulan setelah pernikahan antara Anjas Suryo dan saya (Dewi Sartika) menikah, dan keluarga Anjas Suryo sudah tahu sejak dilakukannya pernikahan antara saya dan Anjas Suryo. Mengapa bukan dari awal keberatan diajukan, kok baru setelah ada Laporan Polisi baru diajukannya? Bahkan, pada tgl 11 Juni 2018 Sdr. ANJAS SURYO telah mengatakan kepada keluarganya yang diwakili oleh Sdri. MARSELINA NILA SARI bahwa ybs sudah menikah dengan saya (DEWI SARTIKA) dan sore harinya saya (DEWI SARTIKA) memperkuat lagi berbicara kepada keluarga ANJAS SURYO dengan mengirimkan bukti asli buku nikah lewat whatsApp kepada keluarga ANJAS SURYO, dan kemudian 3 hari setelah itu, Sdr. ANJAS SURYO dan saya (Sdri. DEWI SARTIKA) diajak makan siang tepatnya pada bulan ROMADHON 2018, untuk silaturahmi dan membicarakan pernikahan dan terjadi percakapan secara baik sebagai keluarga, dan pada tgl 4 Juli 2018 Sdri. MARSELINA NILA SARI akan mempertemukan ANJAS SURYO, saya (DEWI SARTIKA) dan Agustina Tri Rahayu (ISTRI PERTAMA ANJAS SURYO) untuk silaturahmi karena istri pertama ANJAS waktu itu lagi liburan ke Bandung (pada momentum libur anak-anak sekolah karena dia seorang guru SD di Lampung). Jadi dalam hal ini Sdri Agustina Tri Rahayu (ISTRI PERTAMA ANJAS SURYO DAN KELG ANJAS) sudah mengetahui telah terjadinya pernikahan antara ANJAS dan saya ( DEWI) telah menikah 3 bulan setelah pernikahan.

26.Bilamana Sdr. Anjas Suryo memang ingin mengakhiri pernikahan dengan saya, yang sudah berlangsung sejak 2 April 2018, maka bukanlah dengan cara pembatalan perkawinan, akan tetapi dengan Gugatan Talak Cerai ke PA kota Bandung dengan terlebih dahulu dibereskan hak dan kewajibannya berdasarkan mufakat bersama. Sebagaimana awalnya baik maka diakhiri dengan kebaikan pula.

27. Bahwa kami menduga gugatan pembatalan perkawinan ini ditempuh untuk menghindari dari proses penyidikan yang saat ini sedang berlangsung di Polsek Bandung Kidul.

28. Bahwa kami meyakini bahwa Indonesia adalah Negara Hukum artinya setiap warga negara tunduk dan terikat terhadap hukum Negara. Perkara Pidana LP/166/IX/2019/JBR/RESTABES/SEKTA BDG KIDUL yang telah dilaporkan pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 TIDAK BISA HAPUS oleh Gugatan Perdata No. 5813/Pdt.G/2019/PA.Badg yang baru diajukan pada tgl 25 November 2019.


Selanjutnya saya selaku Termohon 2 akan menyampaikan alasan-alasan atau keberatan-keberatan Termohon 2 atas permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :

  1. DALAM EKSEPSI :

Bahwa setelah Termohon 2 membaca dan menelaah secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, maka Termohon 2 secara tegas menyampaikan Bantahan (Eksepsi) atas Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

  1. Eksepsi Daluwarsa Perkara (Exceptio Tempotis)

Bahwa sebagaimana ditulis pada Bagian A Pendahuluan poin 4, bahwa kurang lebih 3 bulan setelah pernikahan, yakni pada tanggal 11 Juni 2018, Sdr. ANJAS SURYO memberitahukan kepada keluarganya yakni Kakak Kandungnya, Sdri. Marselina Nilasari tentang pernikahannya bersama Termohon 2.

Bahwa sebagaimana ditulis pada Bagian A Pendahuluan poin 5, bahwa pada tanggal 4 Juli 2018, Sdri. Marselina Nilasari selaku Kakak Kandung Sdr. Anjas Suryo mengatakan keinginannya untuk mengumpulkan dan mempertemukan Termohon 1, Termohon 2 dan Pemohon di rumahnya (di Bandung). Jadi secara otomatis bahwa Pemohon telah mengetahui pernikahan Termohon 1 dan Termohon 2, kurang lebih 3 bulan setelah pernikahan.

Bahwa sebagaimana ditulis pada Bagian A Pendahuluan poin 6, bahkan Sdri. Marselina Nilasari menyatakan secara tegas dalam BAPnya di Polsek Bandung Kidul pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 11.35 WIB No. 4 halaman 1 ketika ditanya Apakah benar bahwa saudari DEWI SARTIKA telah menikah dengan sdr. ANJAS SURYO Bin H. SARDI, jelaskan ? “Bahwa saya mengetahui saudari DEWI SARTIKA telah menikah dengan sdr. ANJAS SURYO Bin H. SARDI setelah menikah 3 (tiga) bulan, tahu dari sdri. DEWI SARTIKA karena mengirim informasi melalui WA (WhatsApp) menyampaikan bahwa sdri. DEWI SARTIKA telah menikah dengan sdr. ANJAS SURYO Bin H. SARDI dan menunjukan fhoto buku nikah”. Bahkan, setelah itu antara Pemohon dan Termohon 2 sering berkomunikasi melalui percakapan Whatsapp (WA) dan sempat bertengkar.

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan : “Apabila ancaman telah berhenti, atau bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur juncto Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Sdri. Marselina Nilasari mengetahui bahwa Termohon 1 dan Termohon 2 sudah menikah sejak bulan Juni 2018 dan akan mengumpulkan dan mempertemukan Pemohon, Termohon 1 dan Termohon 2 sejak saat itu. Sehingga tenggat waktunya kurang lebih, sudah 1 tahun 7 bulan.

Terkait daluwarsa diatur dalam Pasal 1946 KUHPerdata :

Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.”

  1. Gugatan Pemohon Tidak Mempunyai Dasar Hukum
    • TERMOHON 2 adalah ISTRI SAH TERMOHON 1 yang telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam yang menurut Buku Nikah pada hari Ahad, tanggal 1 April 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah: 0103/005/IV/2018, tertanggal 2 April 2018;
    • TERMOHON 2 tidak memiliki hubungan hukum dengan PEMOHON, akan tetapi hubungan Hukum TERMOHON 2 adalah dengan TERMOHON 1 (TERMOHON 1 dan TERMOHON 2 ADALAH SUAMI ISTRI YANG SAH), yakni sebagaimana diterangkan pada poin 2.1. diatas.
    • PEMOHON adalah ISTRI TERMOHON 1 yang telah melaksanakan pernikahan secara agama KHATOLIK.

Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1968 telah dinyatakan : Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima dan juga Yurisprudensi MARI No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 menyatakan : Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan;

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 BW “Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal diatur Pasal 1317 BW”.

Bahwa Pemohon dalam hal ini tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Termohon 2 berkenaan dengan objek perkara, oleh karenanya antara Pemohon dengan Termohon 2 tidak memiliki hubungan hukum.

Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon 2, maka Pemohon tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat dan/atau mengajukan permohonan ke PA Bandung untuk menggugat Termohon 2. Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan/Permohonan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain.

Hal ini sesuai dengan pendirian/Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan : “Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”.

Bahwa karena Pemohon tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka gugatan/Permohonan Pemohon dengan sendirinya menjadi Cacat Hukum, sehingga gugatan/permohonan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

  1. DALAM KONVENSI :
  2. Bahwa apa yang telah Termohon 2 uraikan pada bagian Pendahuluan dan Eksepsi sepanjang masih ada kaitannya mutatis mutandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tiada terpisahkan dengan bagian pokok perkara.
  3. Bahwa Termohon 2 menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya.
  4. Bahwa Termohon 2 menolak secara tegas dalil-dalil yang diuraikan Pemohon sebagaimana pada poin 1 bagian Posita, karena yang benar adalah sebagaimana ditulis pada Bagian A Pendahuluan poin 20, yakni Pemohon (istri Anjas Suryo) sudah tahu dari awal pacaran antara Termohon 1 (Anjas Suryo) dan Termohon 2 (Dewi Sartika), dan keluarga Anjas Suryo sudah tahu sejak dilakukannya pernikahan antara Termohon 2 dan Termohon 1, setelah 3 bulan pelaksanaan pernikahan. Bahkan, pada tgl 11 Juni 2018 Termohon 1 (Sdr. ANJAS SURYO) telah mengatakan kepada keluarganya yang di wakili oleh MARSELINA NILASARI bahwa ybs sudah menikah dengan Termohon 2 (Sdri. DEWI SARTIKA) dan sore harinya Termohon 2 (Sdri. DEWI SARTIKA) memperkuat lagi berbicara kepada keluarga ANJAS SURYO dengan mengirimkan bukti asli buku nikah lewat whastapp kepada keluarga ANJAS SURYO, dan kemudian 3 hari setelah itu, Termohon 1 (Sdr. ANJAS SURYO) dan Termohon 2 (Sdri. DEWI SARTIKA) diajak makan siang tepatnya pada bulan ROMADHON 2018, untuk silaturahmi dan membicarakan pernikahan dan terjadi percakapan secara baik sebagai keluarga, dan pada tgl 4 Juli 2018 Sdri. MARSELINA NILA SARI akan mempertemukan Termohon 1 (ANJAS SURYO), Termohon 2 (DEWI SARTIKA) dan Pemohon (Sdri. Agustina Tri Rahayu).
  5. Bahwa Termohon 2 menolak secara tegas dalil-dalil yang diuraikan Pemohon sebagaimana pada poin 3 bagian Posita, karena yang benar adalah Termohon 3 selaku Kepala KUA Kec. Bandung Kidul merasa khawatir atas reputasi dan konditenya serta kinerjanya atas Laporan Polisi sebagaimana dinyatakan pada Bagian A Pendahuluan poin 13, yakni Laporan Polisi No.: LP/166/IX/2019/JBR/RESTABES/SEKTA BDG KIDUL. Karena Termohon 3 sudah dipanggil dan dimintai keterangan terkait penerbitan Duplikat Akta Nikah Palsu. Bahkan Termohon 3 pernah sampai 2 kali mengirimkan surat resmi untuk menyita buku nikah dari Termohon 2, yakni :
    • Surat No. : B-527/KUA.10.19.26/PW.01/11/2019 Tgl 22 November 2019
    • Surat No. : B-591/KUA.10.19.26/PW.01/11/2019 Tgl 25 November 2019
  6. Bahwa Termohon 2 menolak secara tegas dalil-dalil yang diuraikan Pemohon sebagaimana pada poin 4 bagian Posita, karena yang benar adalah sebagaimana dinyatakan pada Bagian A Pendahuluan poin 2 sebagaimana dinyatakan : “…namun karena Pak Penghulunya bilang bahwa buku nikahnya akan diterbitkan beberapa hari mendatang, karena Kepala KUAnya sedang ada acara diluar kota dan beberapa hari kedepan Termohon 1 dan Termohon 2 juga ada pekerjaan diluar kota. Sehingga, Buku nikah mereka terbit pada Ahad, tanggal 1 April 2018 dengan Kutipan Akta Nikah: 0103/005/IV/2018, tertanggal 2 April 2018 dan Buku Nikah tersebut dihantarkan ke rumah Termohon 2 oleh Bapak Penghulu (Bapak ONO)”.
  7. Bahwa Termohon 2 menolak secara tegas dalil-dalil yang diuraikan Pemohon sebagaimana pada poin 5, poin 6 dan poin 17 bagian Posita, karena yang benar adalah yang meminta menikahi Termohon 2 adalah Termohon 1 dan Pemohon sudah tahu sejak 3 bulan setelah pernikahan antara Termohon 1 dan Termohon 2 sudah menikah.
  8. Bahwa Termohon 2 menolak secara tegas dalil-dalil yang diuraikan Pemohon sebagaimana pada poin 18 bagian Posita, karena yang benar adalah sebagaimana dinyatakan pada Bagian A Pendahuluan poin 1 sebagaimana dinyatakan : “…..ANJAS SURYO Bin H. SARDI, yang awalnya beragama Kristen Khatolik, dan masuk Islam sebelum pernikahan di KUA Bandung Kidul dengan Sertifikat Masuk Islam No. : B-109/kua.10.19.26/BA/03/2018, tertanggal 12 Maret 2018.”
  9. Bahwa Termohon 2 menolak secara tegas dalil-dalil yang diuraikan Pemohon sebagaimana pada poin 19 bagian Posita, karena yang benar adalah sebagaimana dinyatakan Pemohon telah mengetahui Termohon 1 dan Termohon 2 menikah, sejak 3 bulan setelah Pernikahan.

Bahwa sebagaimana dijelaskan pada Bagian B Eksepsi poin 1 terkait Eksepsi Daluwarsa Perkara (Exceptio Tempotis)

Bahwa sebagaimana ditulis pada Bagian A Pendahuluan poin 4, bahwa kurang lebih 3 bulan setelah pernikahan, yakni pada tanggal 11 Juni 2018, Sdr. ANJAS SURYO memberitahukan kepada keluarganya yakni Kakak Kandungnya, Sdri. Marselina Nilasari tentang pernikahannya bersama Termohon 2.

Bahwa sebagaimana ditulis pada Bagian A Pendahuluan poin 5, bahwa pada tanggal 4 Juli 2018, Sdri. Marselina Nilasari selaku Kakak Kandung Sdr. Anjas Suryo mengatakan keinginannya untuk mengumpulkan dan mempertemukan Termohon 1, Termohon 2 dan Pemohon di rumahnya (di Bandung) ketika musim libur sekolah, karena Pemohon adalah Guru SD di Lampung. Jadi secara otomatis bahwa Pemohon telah mengetahui pernikahan Termohon 1 dan Termohon 2, kurang lebih 3 bulan setelah pernikahan. Bahkan, menurut Termohon 2, Pemohon sudah mengetahui antara Termohon 1 dan Termohon 2 sejak 3 bulan setelah menikah.

Bahwa sebagaimana ditulis pada Bagian A Pendahuluan poin 6, bahkan Sdri. Marselina Nilasari menyatakan secara tegas dalam BAPnya di Polsek Bandung Kidul pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 11.35 WIB No. 4 halaman 1 ketika ditanya Apakah benar bahwa saudari DEWI SARTIKA telah menikah dengan sdr. ANJAS SURYO Bin H. SARDI, jelaskan ? “Bahwa saya mengetahui saudari DEWI SARTIKA telah menikah dengan sdr. ANJAS SURYO Bin H. SARDI setelah menikah 3 (tiga) bulan, tahu dari sdri. DEWI SARTIKA karena mengirim informasi melalui WA (WhatsApp) menyampaikan bahwa sdri. DEWI SARTIKA telah menikah dengan sdr. ANJAS SURYO Bin H. SARDI dan menunjukan fhoto buku nikah”. Bahkan, setelah itu antara Pemohon dan Termohon 2 sering berkomunikasi melalui percakapan Whatsapp (WA) dan sempat bertengkar.

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan : “Apabila ancaman telah berhenti, atau bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur juncto Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Sdri. Marselina Nilasari mengetahui bahwa Termohon 1 dan Termohon 2 sudah menikah sejak bulan Juni 2018 dan akan mengumpulkan dan mempertemukan Pemohon, Termohon 1 dan Termohon 2 sejak saat itu. Sehingga tenggat waktunya kurang lebih, sudah 1 tahun 7 bulan.

Terkait daluwarsa diatur dalam Pasal 1946 KUHPerdata :

Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.”

  1. Bahwa Termohon 2 menolak secara tegas dalil-dalil yang diuraikan Pemohon sebagaimana pada poin 20 dan poin 21 bagian Posita, karena yang benar adalah Termohon 1 telah memeluk Islam sejak ikrar syahadatnya sebagaimana dijawaban pada poin 7 diatas : “…..ANJAS SURYO Bin H. SARDI, yang awalnya beragama Kristen Khatolik, dan masuk Islam sebelum pernikahan di KUA Bandung Kidul dengan Sertifikat Masuk Islam No. : B-109/kua.10.19.26/BA/03/2018, tertanggal 12 Maret 2018.”
  2. Bahwa Termohon 2 menolak secara tegas dalil-dalil yang diuraikan Pemohon sebagaimana pada poin 23 yang sangat tendensius dan menuduh tanpa perikemanusiaan yang menganggap Termohon 2 sebagai perusak rumah tangganya dan menganggap Termohon 2 tidak terpuji. Justru Termohon 2 merasa dipermainkan, dihina dan dimanfaatkan oleh Termohon 1 yang menjalankan usaha/bisnis alat kesehatan di Bandung, dan untuk memuluskan usaha dan bisnisnya memanfaatkan Termohon 2 dengan dalil perkawinan, padahal intinya adalah bagaimana untuk bisa mendapatkan Kartu Keluarga dan KTP Elektronik di Bandung dengan tanpa ada perpindahan dari Lampung.
  3. Bahwa Termohon 2 menolak secara tegas dalil-dalil yang diuraikan Pemohon sebagaimana pada poin 24 karena pembatalan perkawinan sudah Daluwarsa. Mengapa bukan dari dahulu dibatalkan, justru setelah Termohon 1 gagal menggugat Talak Cerai di PA Soreang dan ada Laporan Polisi Laporan Polisi No.: LP/166/IX/2019/JBR/RESTABES/SEKTA BDG KIDUL. Sungguh naïf kongkalikong yang tidak mutu. Hanya kepada Alloh SWT Termohon 2 bersandar, meminta perlindungan dan pertolonganNya.
  4. Bahwa Termohon 2 menolak secara tegas dalil-dalil yang diuraikan Pemohon sebagaimana pada poin 25 bagian Posita, karena yang benar adalah Termohon 3 selaku Kepala KUA Kec. Bandung Kidul merasa khawatir atas reputasi dan konditenya  serta kinerjanya atas Laporan Polisi sebagaimana dinyatakan pada Bagian A Pendahuluan poin 13, yakni Laporan Polisi No.: LP/166/IX/2019/JBR/RESTABES/SEKTA BDG KIDUL. Karena Termohon 3 sudah dipanggil dan dimintai keterangan terkait penerbitan Duplikat Akta Nikah Palsu. Bahkan Termohon 3 pernah sampai 2 kali mengirimkan surat resmi untuk menyita buku nikah dari Termohon 2, yakni :
    • Surat No. : B-527/KUA.10.19.26/PW.01/11/2019 Tgl 22 November 2019
    • Surat No. : B-591/KUA.10.19.26/PW.01/11/2019 Tgl 25 November 2019

Bahkan, Termohon 2 mengetahui bahwa salah satu Kuasa Hukum Pemohon adalah mantan pegawai KUA Kec. Bandung Kidul.   Sungguh, Termohon 2 hanya takut kepada Alloh SWT saja.


DALAM REKONVENSI :

  1. Bahwa dalam rekonvensi ini pihak yang semula berkedudukan sebagai Pemohon sekarang berkedudukan sebagai Termohon 1 Rekonvensi, Termohon 1 sebagai Termohon 2 Rekonvensi dan Termohon 3 dianggap sebagai Termohon 3 Rekonvensi. Sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon 2 sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
  2. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Pendahuluan, Eksepsi dan Konvensi yang ada kaitannya dengan hal-hal dalam Rekonvensi dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dalam dalil DUPLIK Penggugat Rekonvensi.
  3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya yakni keberatan dan menolak permohonan pembatalan Perkawinan antara Termohon 2 Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan juga menolak Replik Termohon 1 Rekonvensi untuk seluruhnya, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini.
  4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil-dalil yang diuraikan Termohon 1 Rekonvensi yang meminta Pembatalan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Termohon 2 Rekonvensi, padahal semasa 3 bulan setelah menikah Termohon 1 Rekonvensi sudah mengetahuinya. Sehingga alibi dan argumentasi hukum hanya dibuat-buat alias bohong atau menipu. Tentunya hal ini akan ada Pasal tersendiri secara pidana.
  5. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada Bagian B Eksepsi poin 1 terkait Eksepsi Daluwarsa Perkara (Exceptio Tempotis), sebenarnya perkara ini sudah daluwarsa karena bahwa kurang lebih 3 bulan setelah pernikahan, yakni pada tanggal 11 Juni 2018, Sdr. ANJAS SURYO memberitahukan kepada keluarganya yakni Kakak Kandungnya, Sdri. Marselina Nilasari tentang pernikahannya bersama Termohon 2.

Bahwa sebagaimana ditulis pada Bagian A Pendahuluan poin 5, bahwa pada tanggal 4 Juli 2018, Sdri. Marselina Nilasari selaku Kakak Kandung Sdr. Anjas Suryo mengatakan keinginannya untuk mengumpulkan dan mempertemukan Termohon 1 Rekonvensi, Termohon 2 Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi di rumahnya (di Bandung) ketika musim libur sekolah, karena Termohon 1 Rekonvensi adalah Guru SD di Lampung.

Jadi secara otomatis bahwa Pemohon telah mengetahui pernikahan Penggugat Rekonvensi   dan Termohon 2 Rekonvensi, kurang lebih 3 bulan setelah pernikahan.

Bahkan, setelah itu antara Pemohon dan Termohon 2 sering berkomunikasi melalui percakapan Whatsapp (WA) dan sempat bertengkar.

Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan : “Apabila ancaman telah berhenti, atau bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur juncto Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

  1. Bahwa sebagaimana Termohon 1 Rekonvensi senantiasa mencari cara untuk mengajukan Talak Cerai dengan Penggugat Rekonvensi dan apalagi dinyatakan oleh Termohon 1 Rekonvensi (istri pertamanya) dalam posita permohonannya poin 22 yang menyatakan bahwa Termohon 2 Rekonvensi sudah kembali ke agamanya semula dan sudah menjalankan ibadah sesuai ajaran agama KATHOLIK, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah tidak dapat terwujud dan Penggugat Rekonvensi tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon 2 Rekonvensi, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan ketidak-maslahatan dan kemudharatan yang berkepanjangan.
  2. Bahwa Penggugat Rekonvensi setadinya ingin mempertahankan hakekat perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara Penggugat Rekonvensi dan Termohon 2 Rekonvensi sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
  3. Bahwa namun apa mau dikata, berdasarkan fakta-fakta Termohon 2 Rekonvensi sudah terlampau banyak menyakiti perasaan Penggugat Rekonvensi, mengkhianati kesepakatan, kesetiaan, kejujuran dan keadilan, dengan memutarbalikan fakta guna mencari-cari alasan agar dapat menceraikan Penggugat Rekonvensi.
  4. Bahwa mengingat niat dan keinginan Termohon 2 Rekonvensi untuk mengakhiri ikatan perkawinan sudah tidak dapat dicegah maka Penggugat Rekonvensi terpaksa tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga hanya dari satu pihak saja, sehingga menurut hukum sudah sepatutnya Permohonan/Gugatan Rekonvensi untuk mengakhiri perkawinan dengan Termohon 2 Rekonvensi beralasan untuk dikabulkan.
  5. Bahwa akibat hukum dari permintaan talak cerai ini, maka Penggugat Rekonvensi menuntut dan meminta kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menghukum Termohon 2 Rekonvensi membayar biaya-biaya/nafkah sebagai berikut :

13.1.Membayar Nafkah lampau, yang biasanya Termohon 2 Rekonvensi memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dari bulan September 2019 sampai dengan adanya putusan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde).

13.2. Nafkah Mut’ah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), karena Termohon 2 Rekonvensi adalah seorang Kuasa Usaha/Bisnis Alat Kesehatan dan telah memanfaatkan Penggugat Rekonvensi untuk memuluskan usaha/bisnisnya di Bandung dengan mendapatkan Kartu Keluarga dan KTP Elektronik tanpa ada surat pindah dari tempat asal.

13.3. Nafkah Iddah yang besarnya Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) selama masa iddah.

13.4. Sebagai informasi bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya-biaya untuk mendatangkan Tim Advokat dari Bekasi atas perlakuan Termohon 2 Rekonvensi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

  1. Menerima, Mengabulkan permohonan Eksepsi Termohon 2 untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan bahwa Termohon 2 tidaklah bersalah.
  3. Menolak Permohonan Pemohon karena Daluwarsa Perkara.

DALAM KONVENSI :

  1. Mengabulkan Permohonan Termohon 2 Konvensi untuk
  2. Menyatakan bahwa Termohon 2 Konvensi tidaklah bersalah.
  3. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi karena Daluwarsa Perkara.
  4. Memberikan izin kepada Termohon 1 Konvensi untuk menceraikan terhadap Termohon 2

 

DALAM REKONVENSI :

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
  2. Menghukum Termohon 2 Rekonvensi/Termohon 1 Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi
  3. Membayar Nafkah lampau, yang biasanya Termohon 2 Rekonvensi memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dari bulan September 2019 sampai dengan adanya putusan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde).Nafkah Mut’ah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  4. Nafkah Mut’ah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), karena Termohon 2 Rekonvensi adalah seorang Kuasa Usaha/Bisnis Alat Kesehatan dan telah memanfaatkan Penggugat Rekonvensi untuk memuluskan usaha/bisnisnya di Bandung dengan mendapatkan Kartu Keluarga dan KTP Elektronik tanpa ada surat pindah dari tempat asal.
  5. Nafkah Iddah yang besarnya Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). Hal ini dimohonkan karena sebagai informasi bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya-biaya untuk Tim Advokat dari Bekasi sebagai perlakuan buruk Termohon 2 Rekonvensi.
  6. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau: Apabila Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, dalam pengadilan yang baik ini mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat Rekonvensi menyampaikan terima kasih.

Untuk dan atas nama Dewi Sartika selaku Termohon 2, Kuasa Hukum:  M. Junaedi, A.Md., S.H., CIL dan Moh. Tamrin, S.H.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *