202106.29
0
0

DPD KAI KALTIM SELENGGARAKAN PKPA JUNI 2021

DPD KAI KALTIM SELENGGARAKAN PKPA

BALIKPAPAN – MJA.LAWOFFICE.COM.  Kurang lebih 20 calon advokat muda telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Kalimantan Timur. Presiden KAI, Adv. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, SH, MH, CLA, CIL, CLI, CRA (TSH) telah ikut memberikan pembekalan dalam kegiatan PKPA tersebut. Acara ini, telah digelar selama 3 hari mulai Jumat (25 Juni 2021) sampai Minggu (27 Juni 2021) di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Jl. ARS Moh. No.7, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114

Kedatangan TSH merupakan tamu kehormatan yang dinantikan oleh DPD KAI KalTim dan kedatangannya disambut oleh Ketua DPD KAI Kaltim H. Rukhi Santoso, SH, MBA, CIL, Wakil Ketua DPD KAI Kaltim Rio Ridhayon Demo, SH ,CIL, Sekretaris DPD KAI Kaltim Mulyati, SH, MH, CIL, Wakil Sekretaris DPD KAI Kaltim Endang Ariati, SH CIL,  Wakil Ketua DPC KAI Balikpapan Bambang Wijanarko, SH, CIL bersama Hairul Bidol, SH, CIL, Roy Yuniarso, SH, CIL,  Dwi Wiharti, SH, MH, CIL, M Rivai, SH, MH, CIL dan advokat KalTim lainnya.

TSH menegaskan bahwa salah satu tugas organisasi advokat adalah merekrut para advokat dari  lulusan sarjana yang berlatar belakang pendidikan hukum. “Jadi KAI di Kaltim akan menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi advokat. Yaitu  harus melalui pendidikan kemudian harus melalui ujian. Kalau tidak mengikuti PKPA dan tidak lulus ujian, maka tidak mungkin menjadi advokat,” ujarnya.

TSH mengatakan bahwa DPD KAI  Kaltim di bawah kepemimpinan H. Rukhi Santoso sudah  mempersiapkan untuk merekrut advokat. Hal ini sesuai  pasal 2 ayat 1 UU nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat Indonesia, bahwa yang dapat diangkat menjadi advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, kemudian mengikuti PKPA yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Ada tambahan di putusan Mahkamah Konstitusi (MK), penyelenggaraan PKPA harus bekerja sama dengan perguruan tinggi. Syarat yang lain di pasal 3 ayat 1 adalah  warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, bukan PNS, bukan TNI, bukan Polri, bukan pejabat publik, kemudian  ikut magang, tidak diancam pidana di atas 5 tahun penjara serta perilaku jujur dan  baik.

Di era digitalisasi  ini, penyelenggaraan PKPA dan Ujian Advokat KAI dilakukan secara  online, tidak ada lagi berkas. “Jumlah advokat di Indonesia  saat ini 25 ribu sampai 30 ribu orang. Namun, para advokat yang sudah terdaftar secara digital melalui e-lawyer sekitar 3.000 atau hanya 10 hingga 15 persen. Untuk itulah KAI mendorong supaya advokat konvensional untuk pindah ke digital,” ujarnya.  TSH menjelaskan lagi bahwa Mahkamah Agung RI (MARI) sudah menggunakan e-court, kalau  di lembaga advokat namanya e-lawyer. E-court adalah sistem digitalisasi pendataan advokat yang mau berperkara secara online. Sedangkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara [SIPP] Mahkamah Agung adalah untuk mengetahui perkara yang sedang berjalan, bisa dilihat nomor perkaranya, nama hakim dan agenda persidangan. “Nah, ketika MA sudah maju dengan digitalisasi, masa advokat nggak mau maju? Maka dari itu saya harus mempimpin sebuah gerakan agar advokat juga maju untuk mengikuti gerak langkahnya  kawan-kawan administrasi yang ada di MARI. KAI nggak boleh ketinggalan,” tegasnya.

TSH pun menegaskan lagi terkait komitmen KAI untuk maju ke era digitalisasi.  “Makanya, saya menyebutnya KAI organisasi advokat digital,” imbuhnya. Dia mencontohkan salah satu digitalisasi yang sudah dilaksanakan KAI yaitu Kartu Tanda Advokat (KTA) KAI yang ada barcodenya. TSH sambil menunjukkan dan mengambil KTA advokat Bambang Wijanarko, kemudian barcode di KTA discan menggunakan HP.

“Untuk mengetahui KTA ini asli apa enggak, bisa dilihat melalui ponsel. Saya juga curiga, ini asli apa nggak,” ujarnya sambil bercanda. Setelah barcode di KTA Bambang Wijanarko discan menggunakan HP, muncullah data-data sesuai dengan pemegang KTA yang berarti KTA asli.

“Kalau KTA masuk database KAI, berarti asli,” imbuhnya. Bahkan KTA KAI tersebut bisa dipakai untuk kartu berbayar seperti kartu masul tol, naik KRL dan MRT di Jakarta, beli produk di Al-famidi/Al-Famart dan Indomart, dll.  “KAI merupakan Organisasi Advokat yang menjadi pelopor advokat digital. Saya mempimpin teman-teman ini, gerakan  ini agar advokat maju di era digitalisasi. KAI berani mengklaim ini sebagai terdepan menuju digitalisasi,” imbuhnya.

TSH juga menegaskan bahwa ujian advokat secara online cukup ketat. Misalnya ada 10 peserta, bisa jadi yang lulus hanya dua orang. “Tetapi nggak apa-apa. Ini memang proses yang harus dilalui. Kita ingin menolong calon advokat yang ujian secara online,   caranya  dengan memfasilitasi mengulang ujian kembali,” jelasnya.

Disebutkan  oleh TSH bahwa PKPA ada tiga macam yakni  secara offline  (pendidikan secara langsung), secara online  (melalui zoom) dan semi online atau e-learning.

“Misalnya Pak Rukhi mengajar direkam, lalu rekamannya diputar secara online, itu namanya semi online atau e-learning. Tiga cara itu bisa dipilih para calon advokat tergantung mana yang bisa dilakukan. Kalau yang jauh tidak harus datang, cukup online. Nah apalagi seperti saat ini, di masa pandemi corona, ada wilayah yang diblok atau lock down, hak calon advokat untuk ikut PKPA tidak hilang dengan memilih tiga cara itu,” pungkasnya. BALPOS.COM

UNOFFICIAL TRANSLATION :

JUNE 26, 2021

Regional Leadership Council of The Congress of  Indonesian Advocates East Kalimantan held Special Education for the Advocate Profession

BALIKPAPAN- MJA.LAWOFFICE.COM. Approximately 20 young advocate candidates have attended the Special Advocate Profession Education (PKPA) organized by the Regional Leadership Council of the Congress of Indonesian Advocates (DPD KAI) East Kalimantan. President of KAI, Adv. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, SH, MH, CLA, CIL, CLI, CRA (TSH) have participated in providing briefing in the PKPA activity. This event, has been held for 3 days starting Friday (June 25, 2021) to Sunday (June 27, 2021) at Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Jl. ARS Moh. No.7, Klandasan Ulu, Balikpapan City, Balikpapan City, East Kalimantan 76114

The arrival of TSH was the guest of honor that was awaited by the DPD KAI East Kalimantan and his arrival was welcomed by the Chairman of the DPD KAI East Kalimantan H. Rukhi Santoso, SH, MBA, CIL, Deputy Chairman of the DPD KAI East Kalimantan Rio Ridhayon Demo, SH , CIL, Secretary of the DPD KAI East Kalimantan Mulyati, SH , MH, CIL, Deputy Secretary of DPD KAI East Kalimantan Endang Ariati, SH CIL, Deputy Chairperson of DPC KAI Balikpapan Bambang Wijanarko, SH, CIL with Hairul Bidol, SH, CIL, Roy Yuniarso, SH, CIL, Dwi Wiharti, SH, MH, CIL , M Rivai, SH, MH, CIL and other East Kalimantan advocates.

TSH emphasized that one of the tasks of the advocate organization is to recruit advocates from undergraduate graduates with legal education backgrounds. “So, KAI in East Kalimantan will organize Special Education for the Advocate Profession (PKPA) which is one of the requirements to become an advocate. That is, you have to go through education and then you have to go through an exam. If you don’t take PKPA and don’t pass the exam, it’s impossible to become an advocate,” he said. TSH said that the East Kalimantan DPD KAI under the leadership of H. Rukhi Santoso had prepared to recruit advocates. This is in accordance with Article 2 paragraph 1 of Law Number 18 of 2003 concerning Indonesian Advocates, that those who can be appointed as advocates are graduates with higher legal education backgrounds, then follow the PKPA which is carried out by advocate organizations. There is an addition in the decision of the Constitutional Court (MK), the implementation of PKPA must cooperate with universities. Another requirement in Article 3 paragraph 1 is that they are Indonesian citizens, reside in Indonesia, are not civil servants, not TNI, not Polri, are not public officials, then participate in internships, are not subject to criminal sanctions of more than 5 years in prison as well as honest and good behavior.

In this digitalization era, the PKPA and KAI Advocate Examinations are held online, there are no more files. “The number of advocates in Indonesia is currently 25 thousand to 30 thousand people. However, there are around 3,000 advocates who have registered digitally through e-lawyer or only 10 to 15 percent. For this reason, KAI encourages conventional advocates to switch to digital,” he said. TSH explained again that the Supreme Court of the Republic of Indonesia (MARI) has already used e-court, if at an advocate institution it is called e-lawyer. E-court is a system for digitizing the data collection of advocates who want to litigate online. While the Case Investigation Information System [SIPP] of the Supreme Court is to find out ongoing cases, you can see the case number, the name of the judge and the trial agenda. “Well, when the Supreme Court has advanced with digitalization, the advocates don’t want to go forward? Therefore, I have to lead a movement so that advocates also come forward to follow the steps of my administrative friends at MARI. KAI cannot be left behind,” he said. TSH also reaffirmed KAI’s commitment to advancing into the digitalization era. “That’s why I call it KAI the digital advocate organization,” he added. He gave an example of one of the digitizations that have been carried out by KAI, namely the KAI Advocate Identity Card (KTA) which has a barcode. TSH while showing and taking the KTA advocate Bambang Wijanarko, then the barcode on the KTA is scanned using a cellphone. “To find out if this KTA is genuine or not, it can be seen through the cellphone. I also suspect that this is genuine or not,” he said jokingly. After the barcode on Bambang Wijanarko’s KTA was scanned using a cellphone, data appeared according to the KTA holder, which means the original KTA. “If the KTA is included in the KAI database, it means it is genuine,” he added. Even the KTA KAI can be used for paid cards such as toll cards, taking the KRL and MRT in Jakarta, buying products at Al-Famidi/Al-Famart and Indomart, etc. “KAI is an advocate organization that is a pioneer in digital advocates. I lead these friends, this movement so that advocates advance in the era of digitalization. KAI dares to claim that this is at the forefront of digitalization,” he added. TSH also confirms that the online bar exam is quite strict. For example, there are 10 participants, maybe only two will pass. “But it’s okay. This is a process that must be passed. We want to help prospective advocates who take online exams, by facilitating repeating the exam again,” he explained. TSH mentioned that there are three types of PKPA, namely offline (direct education), online (via zoom) and semi-online or e-learning. “For example, Mr. Rukhi’s teaching is recorded, then the recording is played online, it’s called semi-online or e-learning. The three methods can be chosen by prospective advocates depending on which one can be done. If those who are far away don’t have to come, just go online. Now, especially like now, during the corona pandemic, there are areas that are blocked or locked down, the right of prospective advocates to join PKPA is not lost by choosing the three methods,” he concluded. BALPOS.COM



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *