202006.09
0
0

M. JUNAEDI DAMPINGI MOH. TAMRIN TELUSURI HAK WARISNYA DI CIREBON

M. JUNAEDI DAMPINGI MOH. TAMRIN TELUSURI HAK WARISNYA DI CIREBON

CIREBON –Adv. M. Junaedi, A.Md., S.H., CIL telah mendampingi Adv. Moh. Tamrin, S.H., dalam penyelidikan dan investigasi pengurusan asset waris tunggalnya sebagai peninggalan dari Almarhum Tjakim Kastari di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon.

Hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/SK/MJA-R/VI/2020, tertanggal 5 Juni 2020 yang diberikan oleh Sdr. Moh. Tamrin, S.H. Dari hasil penyelidikan dan investigasi ini, didapat suatu fakta bahwa Almarhum Tjakim Kastari telah meninggal dunia, berdasarkan photo copy surat kematian No. : 31/08/VIII/2002, yang diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2002 dari Kepala Desa Jipang, yang menyatakan bahwa Tjakim Kastari meninggal dunia pada hari Senin Paing, tanggal 19-8-2002 pada usia 62 tahun di Kampung Cikokol, Desa Jipang, Bantarkawung, Brebes karena sakit.

Sementara, Ibu kandung Moh. Tamrin telah meninggal dunia ketika Moh. Tamrin masih kecil. Makanya, Nenek Moh. Tamrin merasa iba dan menjodokan Tjakim Kastari dengan seorang wanita, yang bernama Kasiah. Selama pernikahannya dengan Kasiah, Tjakim Kastari tidak memiliki anak. Anak satu-satunya hanya Moh. Tamrin.

Oleh karenanya, Tjakim dan Kasiah sepakat untuk merawat dan memelihara Suwati (adik kandung Kasiah) dari bayi merah hingga dewasa. Dan akhirnya, Suwati mendapat Suami dan dibawa oleh suaminya menepat di Sukabumi sampai saat ini.

Dari hasil penyelidikan dan investigasi, diketahui bahwa Almarhum Tjakim Kastari meninggalkan sebuah rumah tinggal yang terletak di Rt. 003/Rw.002, Desa Leuweunggajah, Kec. Ciledug, Kab. Cirebon dan juga 3 kavling tanah yang terletak di Blok Binarong, Rt. 001/Rw. 02, Desa Jatiseeng Kidul, Kec. Ciledug, Kab. Cirebon, Jawa Barat.

Bahwa didapati suatu fakta bahwa tanah waris Moh. Tamrin telah diambil dan dipakai jalan menuju ke suatu rumah seseorang di Blok Binarong tersebut. Namun, penggunaan tanah waris Moh. Tamrin tersebut, tidak punya alas hak, sehingga patut dianggap illegal dan Moh. Tamrin bisa meminta kompensasi atas penggunaan tanah tsb.

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2003, Kasiah yang didampingi oleh adik kandungnya, Sarna, telah datang dan bersilaturahmi ke rumah Moh. Tamrin di Cibitung, Kab. Bekasi. Pertemuan silaturahmi ini menghasilkan kesepakatan bahwa Moh. Tamrin selaku Pewaris tunggal menerima sebuah rumah dan 3 bidang tanah kavling peninggalan Almarhum Tjakim Kastari. Sebagai rasa kemanusiaan dan akhlak orang Indonesia ketimuran, maka Moh. Tamrin dalam surat kesepakatan bersama dengan Kasiah tsb, memberikan 1 bidang tanah kavling dibagian belakang ke Sdri. Suwati, sedangkan 2 bidang tanah kavling di depan, rencananya akan diberikan kepada anak dan/atau cucunya Moh. Tamrin kelak.

Namun, dari hasil investigasi didapati suatu fakta justru tanah kavling bagian depan, yang seolah-olah telah dijual oleh Sdr. Aman S. kepada Suwati. Hal ini berdasarkan photo-copy surat keterangan jual beli tanah kavling dihadapan Kepala Desa Jatiseeng Kidul, tanggal 22 Maret 2003 dengan No. Reg.: 593.21/021/SKJBT/Des/III/2003, semasa Kepala Desa dijabat oleh S. Edi Junaedi.

M. Junaedi menyatakan : “Tentu saja surat keterangan jual beli ini Cacat Formal, karena tidak punya alas hak yang benar”. Dia melanjutkan, seharusnya pihak pertama sebagai penjual adalah Moh. Tamrin, karena dia selaku pewaris tunggalnya. M. Junaedi melanjutkan berdasarkan Pasal 847 KUH Perdata dinyatakan : “Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”. Klien kami, Sdr. Moh. Tamrin masih hidup sehingga tidak bisa digantikan oleh siapapun, apalagi oleh Sdr. Aman S, yang tidak punya kapasitas hukum sama sekali”, imbuhnya.

Lebih lanjut M. Junaedi menerangkan : “…bahwa pada jaman Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam, pada tanggal 22 Mei 1984, ybs telah mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 Tahun 1972, tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, seperti yang tercantum pada Pasal 11 dan mencabut wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah, melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707.Sj. tahun 1984, karena banyak ditemui Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat banyak yang menimbulkan sengketa karena kepemilikan yang tumpang tindih, sehingga menimbulkan sengketa dan sengketa tersebut tidak terselesaikan lagi baik oleh Kepala Desa/ Lurah yang bersangkutan maupun oleh Camat”.

Kemudian, M. Junaedi juga menghubungkannya dengan ketentuan KUH Perdata, terutama Pasal 1321 KUHPerdata. Dia menegaskan bahwa hal ini  Cacat Subyektif, dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan  karena  telah  melanggar  azas-azas  kepatutan,  sebagaimana   dimaksud Pasal 1321 KUHPerdata menyebutkan “Tiada suatu perjanjianpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

Kemudian, hasil dari investigasi juga mendapati informasi bahwa tanah kavling yang seolah-olah dimiliki Suwati ini telah dijual kembali kepada seseorang yang bernama Sdr. Iip pada tahun 2012. Tentu saja , hal ini salah kaprah dan CACAT FORMAL.

M. Junaedi mengusulkan kepada para pihak yang telah merugikan untuk memberikan kompensasi yang layak kepada kliennya, Moh. Tamrin, karena telah menyalahgunakan kepercayaan dan amanah selama ini. Sehingga, tidak timbul tuntutan secara pidana dan juga gugatan secara perdata yang nantinya akan lebih memakan waktu, tenaga, biaya dan pikiran.


UNOFFICIAL  TRANSLATION :

CIREBON – Adv. M. Junaedi, A.Md., S.H., CIL has accompanied Adv. Moh. Tamrin, S.H., in the investigation of the management of his single inheritance assets as a legacy from the late Tjakim Kastari in Ciledug District, Cirebon Regency.

This is based on Special Power of Attorney No. 07 / SK / MJA-R / VI / 2020, dated June 5, 2020 given by Moh. Tamrin, S.H. From the results of this investigation, it was obtained a fact that the late Tjakim Kastari had died, based on a photocopy of the death certificate No. : 31/08 / VIII / 2002, dated August 26, 2002 of the Head of Jipang Village, who stated that Tjakim Kastari died on Monday, 19-9-2002 at the age of 62 years in Cikokol Village, Jipang Village, Bantarkawung, Brebes because of sick.

Meanwhile, Moh. Tamrin’s biological mother has died when Moh. Tamrin was still small kid. Therefore, His grandma felt pity and arranged Tjakim Kastari with a woman, named Kasiah. During his marriage to Kasiah, Tjakim Kastari did not have children. The only child, is Moh. Tamrin.

Therefore, Tjakim and Kasiah agreed to care for Suwati (Kasiah’s younger sister) from red baby to adult. Finally, Suwati got her husband and was brought by her husband precisely in Sukabumi to this day.

From the results of investigations, it is known that the late Tjakim Kastari left a residence located on Rt. 003 / Rw.002, Leuweunggajah Village, Kec. Ciledug, Kab. Cirebon and also 3 land plots located in Block Binarong, Rt. 001 / Rw. 02, Desa Jatiseeng Kidul, Kec. Ciledug, Kab. Cirebon, West Java.

That there was a fact that the inheritance of Moh. Tamrin was taken and used the road to someone’s house in the Binarong Block. However, the use of inheritance land Moh. Tamrin, have no legal basis, so it should be considered illegal and Moh. Tamrin can ask for compensation for the use of the land.

That on March 18, 2003, Kasiah who was accompanied by her younger brother, Sarna, had come and visited the house of Moh. Tamrin in Cibitung, Kab. Bekasi. The meeting resulted in an agreement that Moh. Tamrin as the sole heir received a house and 3 parcels of land from the late Tjakim Kastari. As a sense of humanity and morals in the East, Moh. Tamrin, in a joint agreement with the Kasiah, gave a plot of land in the back to Ms. Suwati, while the 2 parcels of land in front, the plan will be given to his children and / or grandchildren later.

However, from the results of the investigation, it was found that it was the land on the front lot, which was apparently sold by Aman S. to Suwati. This is based on a photocopy of a certificate of sale and purchase of land in front of the Head of Jatiseeng Kidul Village, March 22, 2003 with No. Reg .: 593.21 / 021 / SKJBT / Dec / III / 2003, while the Village Head was held by S. Edi Junaedi.

M. Junaedi stated: “Of course this certificate of sale and purchase is an illegal act, because it does not have the right basis for rights”. He continued, should the first party as a seller is Moh. Tamrin, because he is his sole heir. M. Junaedi continued based on Article 847 of the Civil Code stated: “No one is allowed to act for people who are still living as his successor”. Our client, Moh. Tamrin is still alive and cannot be replaced by anyone, especially by Aman S, who has no legal capacity at all “, he added.

M. Junaedi further explained: “… that at the time of the Minister of the Interior Soepardjo Rustam, on May 22, 1984, he revoked the Minister of Home Affairs Regulation number 6 of 1972, concerning the Delegation of the Authority to Grant Land Rights, as stated in Article 11 and revoke the authority of the District Head to grant permission to open land, through a Circular of the Minister of Home Affairs Number 593 / 5707.Sj. in 1984, because there were many Land Certificates issued by the Village / Lurah / Village Head that were known to the Camat many caused disputes because of overlapping ownership, causing disputes and disputes to be resolved no longer either by the relevant Village / Lurah Head or by the Camat “.

Then, M. Junaedi also related it to the provisions of the Civil Code, especially Article 1321 of the Civil Code. He asserted that this subjectively was flawed, and could not be accounted for because it had violated the principles of propriety, as referred to in Article 1321 of the Civil Code stated “There is no agreement even has the power if given because of negligence or obtained by coercion or fraud”.

Then, the results of the investigation also found information that the plot of land that seemed to be owned by Suwati had been resold to someone named Iip in 2012. Of course, this is wrong and FORMAL DISABLED.

M. Junaedi proposes to those who have been disadvantaged to provide appropriate compensation to his client, Moh. Tamrin, for abusing trust all this time. Therefore, criminal charges do not arise and there are also civil lawsuits which will take more time, energy, money and thoughts.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *