202006.29
0
0

M. JUNAEDI SELAKU KUASA HUKUM DIEN DAMA MENGAJUKAN JAWABAN & SEKALIGUS EKSEPSI SERTA GUGATAN BALIK DI PA TEMANGGUNG

M. JUNAEDI SELAKU KUASA HUKUM DIEN DAMA MENGAJUKAN JAWABAN & SEKALIGUS EKSEPSI SERTA GUGATAN BALIK DI PA TEMANGGUNG

Temanggung – Advokat M. Junaedi, A.Md., S.H., CIL dari Kantor Hukum M. Junaedi & Rekan (MJA Law Office) Bekasi, beralamat di Jln. Dr. Ratna No. 34A, Jatibening, Pondokgede, Kota Bekasi 17412, Jawa Barat, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 01/SK/MJA-R/IV/2020, tertanggal 24 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata PA Temanggung dengan No. : 169/AVK/IV/2020 tertanggal 28-04-2020, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum:

Ny. Dien Dama Binti Nizam Dama, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Islam, Lahir di Gorontalo, 01-01-1964, alamat sesuai KTP: Kp. Bengkal, RT. 002/RW. 001, Desa Bengkal, Kec. Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.

Advokat M. Junaedi, A.Md., S.H., CIL telah tiba di Kabupaten Temanggung pada hari Ahad sore, sekitar jam : 17.15 WIB dan menginap di Cinde Hotel & Resort, Jln. Kranggan-Magelang, Temanggung.

Kedatangan yang kelima kalinya di Temanggung – Jawa Tengah ini, dalam rangka mewakili Ny. Dien Dama Binti Nizam Dama untuk mengajukan jawaban berupa hardcopy dan sekaligus permohonan Sita Jaminan.

M. Junaedi, A.Md., S.H., CIL memberikan penjelasan panjang lebar dalam bagian pendahuluan, disusul dengan eksepsi (keberatan-keberatan) atas gugatan a quo yakni:

  1. Gugatan Yang Diajukan Ne Bis In Idem

Sebagaimana surat kami tertanggal 4 Mei 2020 yang disampaikan kepada Ibu SUGATI, Dkk., bahwa dalam Ilmu Hukum, mengenal Asas Ne Bis In Idem yaitu Perkara yang sama telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) tidak dapat diajukan kembali ke Pengadilan. Asas ini diatur di dalam Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi:

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Dalam ranah hukum perdata, asas ne bis in idem ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (”KUHPerdata”), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “Hukum Acara Perdata”, M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42).

Bahwa sebelumnya sudah terbit Putusan No.: 0618/Pdt.G/2018/PA.Tmg, yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 dan Putusan No.: 1052/Pdt.G/2019/PA.Tmg, yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019 dan kedua putusan tersebut telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde). Oleh karenanya, diterapkan pula asas ne bis in idem yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Pelaksanaan asas ne bis in idem ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas ne bis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.


  1. Surat Gugatan dari Para Penggugat Cacat Formal & Kurang Pihak

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah kurang pihak, karena tidak menyertakan istri dari almarhum Walyono, Sdri. SITI ASIYAH, Lahir di Temanggung pada tanggal 14-04-1970, tinggal di Bengkal, RT 002/RW 001, Desa Bengkal, Kec. Kranggan, Kabupaten Temanggung.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa “Surat Gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak”.

Bahwa dalam gugatan a quo ternyata Sdri. Siti Asiyah, istri dan salah satu ahli waris Almarhum Walyono tidak dimasukan sebagai pihak Penggugat, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2438/K/Sip/1980 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pengajuan banding dari para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dan juga CACAT FORMAL.


Disamping itu, sebagaimana dijelaskan pada Bagian A Pendahuluan angka 7 poin a sampai dengan d jo. Angka 8 jo. Angka 9 jo. Angka 10 bahwa tanah a quo telah dimiliki oleh Ny. Dien Dama Binti Nizam Dama melalui proses sertifikasi di Kantor BPN Temanggung, dan bahkan kedua bidang tanah sebagaimana dibawah ini :

  1. a) Sertifikat Hak Milik No. 0229/Bengkal, atas nama DIEN DAMA atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-12-2003, Nomor 10/Bk/2003, seluas 1.000 M2 (Seribu Meter Persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11.24.03.03.00105 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 33.23.130.003.006-0256.0 di Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara       :   Jalan Raya Secang Temanggung / Selokan Air

Sebelah Timur       :   Kolam Ikan Almarhum Sugiyatno, SE Bin Siswo Dihardjo

Sebelah Barat       :   Rumah Bapak Arozi

Sebelah Selatan    :   Rumah Almarhum Walyono Bin Siswo Dihardjo

Catatan : Sesuai dengan Salinan Akta Jual Beli No. 350 / 2020, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 telah dijual kepada Bapak E. Nazarudin dengan nilai jual Rp. 885.800.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dihadapan PPAT UTARI, S.H., M.Kn., yang berdomisili di Jalan Gatot Subroto 198 Temanggung, Jawa Tengah.

  1. b) Sertifikat Hak Milik No. 0795/Bengkal, atas nama DIEN DAMA atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01-10-2012, Nomor 00145/Bengkal/2012, seluas 376 M2 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11.24.03.03.00988 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 33.23.130.003.006-0018.0 di Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara       :   Rumah Almarhum Sugiyatno, SE Bin Siswo Dihardjo

Sebelah Timur       :   Selokan Air dan Jalan

Sebelah Barat       :   Rumah Bapak Kukuh Yulianto

Sebelah Selatan    :   Rumah Bapak Mat Asnawi

Catatan : Sesuai dengan Salinan Akta Jual Beli No. 351 / 2020, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 telah dijual kepada Bapak E. Nazarudin dengan nilai jual Rp. 330.830.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). dihadapan PPAT UTARI, S.H., M.Kn., yang berdomisili di Jalan Gatot Subroto 198 Temanggung, Jawa Tengah.

Kedua tanah tersebut telah dipindah-tangankan (dijual) kepada Bapak E. Nazarudin melalui Kantor PPAT UTARI, S.H., M.Kn., yang berdomisili di Jalan Gatot Subroto 198 Temanggung, Jawa Tengah.

Sehingga, Para Penggugat seharusnya menarik Kantor BPN Temanggung, Kantor PPAT Utari, S.H., M.Kn., dan Bapak E. Nazarudin sebagai para pihak dan/atau Turut Tergugat, dalam perkara ini. Dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Yurisprudensi MARI No. 365 K/Pdt/1984, tanggal 30 Juli 1985, yang menyatakan sebagai berikut : “Gugatan harus Menggugat semua orang yang terlibat.”

Yurisprudensi MARI No. 151 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975 telah ditetapkan bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

  1. Surat Gugatan dari Para Penggugat Tidak Jelas & Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa dalam surat gugatan posita angka 4 poin 1 s/d 7 dan angka 10 poin 1 s/d 7 dan pada petitum angka 3 poin 1 s/d 7 , disebutkan bahwa harta waris (Alm.) SUGIYATNO, SE yang berasal dari hibah dari orang tua Pewaris [(Almh) Ibu Suwarti binti Mustoredjo].

Bahwa gugatan Para Penggugat telah nyata tidak jelas dan kabur (Obscuur Libels) karena harta hibah/waris (Alm.) SUGIYATNO, SE tersebut saat ini tidak lagi atas nama Pewaris (Alm.) SUGIYATNO, SE, namun sudah beralih (balik nama) kepada Tergugat. Dari dalil tersebut Para Penggugat secara pasti mengetahui harta waris tersebut telah beralih kepada Tergugat (sebagaimana dalil surat gugatan posita angka 9). Dengan demikian sudah jelas dan pasti gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libels).

Bahwa karena surat gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah kabur dan tidak jelas, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 447 K/Sip/1976 tertanggal 20 Oktober 1976 jo. No. 217 K/Sip/1970 tertanggal 12 Desember 1979 jo. No. 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979).

Bahwa dalam surat gugatan posita angka 4 poin 5 (harta bersama) disebutkan Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Wahana Griya Jln. Wibawa Mukti IV, RT 5, RW 17 No. D3, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Bekasi. Akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan bukti kepemilikan atas nama siapa dan tidak menyebut dengan jelas letak batas-batas tanah dan bangunan tersebut. Oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan bukti kepemilikan hak atas tanah atas nama siapa dan tidak menyebutkan secara jelas batas-batas tanah dan bangunannya, maka menurut hukum sudah sepantasnya surat gugatan dari Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima   (niet ontvankelijke verklaard). [Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 217 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1975]

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. (Niet Onvankelijk Verklaard)

 

  1. DALAM KONVENSI :
  2. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan pada bagian Pendahuluan dan Eksepsi sepanjang masih ada kaitannya mutatis mutandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tiada terpisahkan dengan bagian pokok perkara;
  3. Bahwa benar sebagaimana dijelaskan pada Bagian A Pendahuluan Angka 1 bahwa Dien Dama Binti Nizam Dama selaku Tergugat selama hidupnya telah menikah dengan seorang yang bernama SUGIYATNO, S.E. Bin SISWO DIHARDJO sejak hari Ahad, tanggal 26 Zulhijjah 1404 H atau tanggal 23 September 1984 M. Buku Nikah No. : 184/IX/I.1984 terbit pada tanggal 25 September 1984 dari KUA Kota Selatan – Gorontalo.
  4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya;
  5. Bahwa berkaitan tentang beban pembuktian itu dapat merujuk ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan;

Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

  1. Bahwa Pasal tersebut sejalan dengan Pasal 163 HIR yang menegaskan;

Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebut sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

  1. Bahwa sejatinya dalam hukum ada asas yang mengatur beban pembuktian, yakni dalam Pasal 163 HIR yang kemudian dikenal dengan asas “ACTORI INCUMBIT PROBATIO”. Pada prinsipnya, asas ini kemudian diletakkan beban pembuktian kepada para penggugat. Para Penggugat yang “mendalilkan” adanya hak atau peristiwa dimana tergugat harus mengembalikan hak atau memberikan hak kemudian diberikan beban untuk membuktikannya.
  2. Demikianlah yang dinyatakan dalam kedua pasal tersebut yang menitikberatkan beban pembuktian bagi penggugat. Jadi dalam meneguhkan haknya dan membantah dalil-dalil dari lawan harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan diajukan dengan tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Dalam prakteknya, dapat dilihat di dalam beberapa yurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung RI yang terbit dari hasil memeriksa dan mengadili perkara terdahulu. Yurisprudensi mana menjadi rujukan dan acuan bagi hakim-hakim di belakang hari.

Seperti di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 540 K/Sip/1972, tanggal 11 September 1972 yang menyatakan:

Oleh karena posita gugatan penggugat disangkal oleh pihak tergugat, maka menurut Pasal 163 HIR pihak penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan posita gugatannya tersebut.

  1. Kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005, menyatakan: Dalam persidangan, dalil gugatan penggugat telah disangkal oleh pihak tergugat, maka dengan mengingat Pasal 163 HIR, “beban pembuktian” terlebih dahulu harus diberikan kepada pihak penggugat, yang wajib membuktikan dalilnya tentang keberadaan/adanya “Akta Yayasan Trisakti” yang menjadi dasar dari gugatannya di mana pernggugat menyatakan dirinya sebagai, pemilik; pengelola; pembina; penanggung jawab; dan Badan Penyelenggara Universitas Trisakti.

  1. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 985 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972, menyatakan: Pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan.

  1. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972 juga menyatakan: Salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh pihak lawannya, maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut.
  2. Nah, bagaimana jika penggugat tidak mampu membuktikan isi gugatannya? Maka dapat dipastikan gugatannya akan ditolak oleh majelis hakim seperti yang ditegaskan di dalam Yursiprudensi Mahkamah Agung No. 1574 K/Pdt/1983 menyatakan:

Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan berdasarkan alat bukti yang sah, sedangkan tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahannya dengan demikian gugatan ditolak.

  1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat, yang ditulis pada Angka 3 Posita Gugatannya yang menulis : “…..telah dinikahi PEWARIS sejak tahun 1982 di Gorontalo Sulawesi Utara…”. Bahwa sebagaimana Tergugat menyatakan pada Bagian A Pendahuluan angka 1 : “….Tergugat menikah dengan (Alm.) Sugiyatno, S.E. pada tanggal 23 September 1984 M. Kuasa Hukum Tergugat telah menyatakan dalam forum sidang mediasi dihadapan Y.M. Hakim Mediator bahwa masalah anak adalah Hak Prerogatif dan takdir dari Alloh SWT. Hal itu, bukanlah kehendak dari Tergugat.
  2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil yang ditulis pada angka 4 posita gugatan para Penggugat, bahwa semasa Tergugat menjalani pernikahan dengan suami (Alm.) Sugiyatno, S.E. bahwa benar Tergugat dan almarhum Sugiyatno telah menerima hibah berupa tanah pekarangan dan juga tanah sawah dari Orang Tua. Hal ini juga sama dirasakan oleh saudara-saudara (Alm.) Sugiyatno lainnya. Mereka semua juga telah sama menerima hibah dari Orang Tua [(Alm.) Siswo Dihardjo dan (Almh.) Suwarti binti Mustoredjo, sebagaimana ditulis pada Angka 7 Bagian A. Pendahuluan.]
  3. Bahwa Orang Tua dari suami (Alm.) Sugiyatno, S.E., memberikan hibah berupa tanah pekarangan dan sawah semasa masih hidup mereka. Oleh karenanya, sesuai dengan Pasal 847 KUH Perdata dinyatakan :

Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya

Oleh karenanya, para penggugat tidak punya alas hak untuk menuntut kembali apa-apa yang telah dihibahkan oleh orang tua dari (Alm.) Sugiyatno dan tidak dapat menggantikan posisi Orang Tua kandungnya yang telah memberikan hibah kepada Tergugat dan (Alm.) suami Tergugat. Sehingga, Tergugat perpendapat karena semua harta tersebut diperoleh semasa pernikahan, maka dikategorikan sebagai harta bersama atau Gono-gini. Dan berdasarkan fakta ini, Notaris di Temanggung juga berpandangan yang sama, sehingga bisa dibalik-nama kepada Tergugat.

  1. Bahwa berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, hibah yang dibuat secara otentik tidak dapat ditarik kembali. Pasal 1666 KUH Perdata menyatakan : “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.”
  2. Bahwa pada dasarnya hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut (dengan akta notaris). Hal ini diatur dalam Pasal 1683 jo. Pasal 1682 KUH Perdata sebagai berikut :

Pasal 1682 KUH Perdata menyatakan : “Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.”

Pasal 1683 KUH Perdata menyatakan : “Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.”

  1. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, seseorang tidak dapat lagi menuntut haknya (daluwarsa) atas tanah yang telah disertifikatkan dan secara nyata dikuasai secara fisik oleh pihak lain apabila dalam waktu 5 (lima) tahun tidak mengajukan keberatan atau tuntutan. Adapun kutipan lengkap Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997 adalah sebagai berikut : “Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.
  2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat, yang ditulis pada Angka 4 poin 1 Posita Gugatannya dan sebagaimana telah Tergugat tulis pada Bagian A Pendahuluan Angka 7 poin a “….SHM No. 0229/Bengkal atas nama DIEN DAMA dan sesuai Penunjuk Warkah No. 397/B/2004, Hibah dari Suwarti (semasa ybs masih hidup) dan Akta Hibah dibuat oleh Anteng Ujiani, S.Sos. PPAT/Notaris di Kec. Kranggan, Tgl 26 Mei 2003, No. 30/hb/2003 dan juga berdasarkan Salinan Akta Jual Beli No. 350/2020, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 telah dijual kepada Bapak E. Nazarudin dengan nilai jual Rp. 885.800.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dihadapan PPAT UTARI, S.H., M.Kn., yang berdomisili di Jalan Gatot Subroto 198 Temanggung, Jawa Tengah.
  3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat, yang ditulis pada Angka 4 poin 2 Posita Gugatannya dan sebagaimana telah Tergugat tulis pada Bagian A Pendahuluan Angka 7 poin c “….SHM No. 01173/Bengkal, tertanggal 11 Desember 2012 dengan luas 959 M2 sudah atas nama DIEN DAMA dan sesuai Penunjuk Warkah No. 19956/2012.

Pada sidang mediasi telah ditawarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak mau menerimanya dan Tergugat telah mencabut kembali tawarannya melalui surat yang ditujukan kepada YM Bapak Drs. Moh. Mukti selaku Hakim Mediator, surat tertulis pada tanggal 18 Mei 2020.

  1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat, yang ditulis pada Angka 4 poin 3 Posita Gugatannya dan sebagaimana telah Tergugat tulis pada Bagian A Pendahuluan Angka 7 poin d “….SHM No. 01181/Bengkal, tertanggal 11 Desember 2012 dengan luas 3.476 M2 sudah atas nama DIEN DAMA dan sesuai Penunjuk Warkah No. 19964/2012.

Pada sidang mediasi telah ditawarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak mau menerimanya dan Tergugat telah mencabut kembali tawarannya melalui surat yang ditujukan kepada YM Bapak Drs. Moh. Mukti selaku Hakim Mediator, surat tertulis pada tanggal 18 Mei 2020.

  1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat, yang ditulis pada Angka 4 poin 4 Posita Gugatannya dan sebagaimana telah Tergugat tulis pada Bagian A Pendahuluan Angka 7 poin b “….SHM No. 0795/Bengkal, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01-10-2012 dengan luas 376 M2 sudah atas nama DIEN DAMA dan SPPT PBB dengan NOP : 33.23.130.003.006-0018.0, Desa Bengkal, Kec. Kranggan, Kabupaten Temanggung.

Sesuai dengan Salinan Akta Jual Beli No. 351/2020, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 telah dijual kepada Bapak E. Nazarudin dengan nilai jual Rp. 330.830.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT UTARI, S.H., M.Kn., yang berdomisili di Jalan Gatot Subroto 198 Temanggung, Jawa Tengah.

  1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat, yang ditulis pada Angka 4 poin 5 Posita Gugatannya dan sebagaimana telah Tergugat tulis pada Bagian A Pendahuluan Angka 9, 10, 11, 12 dan 13 “….Ny. Dien Dama telah menerima uang dari hasil penjualan tanah keluarga di Gorontalo senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan juga dari hasil penjualan tanah dan bangunan rumah sebagaimana ditulis pada Bagian A Pendahuluan, Angka 9 dan 10 diatas sebesar Rp. 95.000.000,- (Rp. 85.000.000 dari penjualan tanah hibah dan Rp. 10.000.000,-. Dari penerimaan tersebut, dibelikan rumah SHM No. 7775/Jatimekar, Surat Ukur tanggal 29 Januari 2009 No.: 1260/Jatimekar/2009, seluas 68 M2 (Enam Puluh Delapan Meter Persegi), NIB: 10.26.10.03.09758, SPPT PBB dengan NOP: 32.75.020.005.009-0559.0, terletak di Jln. Wahana Griya Blok D No. 03, Kel. Jatimekar, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan Akta Jual Beli No. 196/2014 dihadapan Rika Adrianti, S.H., PPAT di Kota Bekasi.
  2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat, yang ditulis pada Angka 4 poin 6 Posita Gugatannya dan sebagaimana telah Tergugat tulis pada Bagian A Pendahuluan Angka 14 “….(Alm.) Sugiyatno, S.E. telah membeli mobil roda 4, merek Toyota, Type: Kijang Innova G, Model : Mini Bus, Tahun Pembuatan 2010, Isi Silinder 1998 CC, Warna: Hitam Metalik, No. Rangka: MHFXW42G9A2152884, No Mesin: ITR: 6867453, Bahan Bakar: Bensin, No. Registrasi : AA 9368, Nomor Faktur : LLF/0110/XW42/2010, Tanggal Faktur: 28-01-2010. Kendaraan ini telah dihadiahkan ke Tergugat pada Hari Ulang Tahun Perkawinan Perak, karena (Alm.) Sugiyatno, SE pernah berjanji nanti kalo pensiun akan membelikan kendaraan. Sehingga kendaraan tsb merupakan harta bersama (Gono-Gini) dan saat ini telah balik nama menjadi A/N DIEN DAMA.
  3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat, yang ditulis pada Angka 4 poin 7 Posita Gugatannya dan sebagaimana telah Tergugat tulis pada Bagian A Pendahuluan Angka 15 “….atas pembelian secara tunai mobil Toyota sebagaimana dijelaskan pada angka 11 diatas, maka diberikanlah hadiah sebuah sepeda motor Revo, merek HONDA, Type: NF11B1D M/T, Tahun 2010, 115 CC, No Mesin: JBC1E1623746, Rangka: MH1JBC114AK621183. Dan motor Revo tersebut telah dijual dengan harga Rp. 2.500.000,- kepada Sdri. Afrika Winarni”.
  4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Para Penggugat, yang ditulis pada Angka 5 dan 6 Posita Gugatannya dan sebagaimana telah Tergugat tulis pada Bagian B EKSEPSI Angka 2 “Surat Gugatan Yang Diajukan Para Penggugat Cacat Formal dan Kurang Pihak” karena tidak mengikutsertakan istri almarhum Walyono, Sdri. SITI ASIYAH, ke dalam gugatan.
  5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dari Para Penggugat pada posita gugatan angka 7 yang menyatakan “Pewaris ketika meninggal dunia, tidak memberikan wasiat apapun”. Karena hal ini tidaklah benar dan tidak sesuai dengan fakta. Oleh karena, fakta hukumnya sebagai berikut :

27.1.   Bahwa pada hari Jum’at, tanggal 4 Januari 2013, Pukul 14.25 WIB dihadapan RETNO WIDIJANTI, S.H., Notaris di Temanggung, ketika (Alm.) SUGIYATNO, SE masih hidup bersama dengan istrinya (Tergugat) telah membuat Testamen (wasiat) No. 02, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila (Alm.) SUGIYATNO, SE dan Tergugat meninggal dunia, karena (Alm.) SUGIYATNO, SE dan Tergugat dalam perkawinannya tidak mempunyai anak, maka harta-hartanya (baik harta yang berasal dari hibah dan harta bersama/gono-gini) akan diberikan sebagai legat kepada saudara-saudara (Alm.) SUGIYATNO, SE dan saudara-saudara Tergugat, sebagaimana tersebut dalam Akta Testamen No. : 02, Tanggal 4 Januari 2013.

27.2.   Bahwa dalam testamen (wasiat) tersebut telah disebutkan secara jelas siapa-siapa saja dan harta-harta yang mana saja yang diberikan oleh (Alm.) Sugiyatno, SE dan Tergugat.

27.3.   Bahwa dalam testamen (wasiat) tersebut juga telah ditunjuk pelaksana wasiat.

27.4.   Bahwa sampai saat ini testamen (wasiat) tersebut tidak pernah dicabut dan/atau dibatalkan.

27.5.   Bahwa harta benda tersebut dalam testamen adalah harta-harta yang diajukan dalam gugatan oleh Para Penggugat.

Bahwa semestinya secara hukum merupakan kewajiban dari para ahli waris adalah menyelesaikan testamen (wasiat) dari Pewaris dalam perkara a quo [wasiat dari (Alm.) SUGIYATNO, SE dan Ny. DIEN DAMA/Tergugat apabila Pemberi Wasiat/Testamen sudah meninggal dunia]. (Vide Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan Pasal 175 ayat (1))

Bahwa secara hukum karena Testamen dibuat oleh (Alm.) SUGIYATNO, SE dan Ny. DIEN DAMA/Tergugat selaku suami-istri, meskipun suami Tergugat, (Alm.) SUGIYATNO, SE sudah meninggal dunia, tetapi Ny. DIEN DAMA/Tergugat masih hidup, maka secara hukum Harta Waris (Alm.) SUGIYATNO tidak bisa dibagi dan harta-harta tersebut mutlak menjadi hak Ny. DIEN DAMA/Tergugat sebagai ahli waris satu-satunya dari (Alm.) SUGIYATNO.

Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1411 K/Pdt/1985, tertanggal 30 Agustus 1986 sebagai berikut :

“seorang janda berhak mewarisi harta asal dari almarhum suaminya. Adalah tidak adil, bila suami istri yang telah mengelola tanah tersebut karena istri tersebut tidak mempunyai anak, maka harta asal tidak boleh diwarisi oleh janda tersebut setelah suaminya meninggal”.

Kemudian Putusan Mahkamah Agung RI No. 3190 K/Pdt/1985 sebagai berikut :

“bahwa sesuai dengan Yurisprudensi yang tetap dari Mahkamah Agung RI, telah ditetapkan bahwa janda adalah ahli waris almarhum suaminya yang kedudukannya sejajar dengan ahli waris anak-anak, karena itu janda merupakan ahli waris dalam kelompok keutamaan bersama-sama dengan anak-anaknya. Bahwa hal tersebut membawa konsekwensi yaitu :

  1. Bila janda ini tidak mempunyai keturunan, maka janda akan menutup keahliwarisan kelompok penggantinya, yaitu saudara almarhum suaminya.
  2. Janda, karena itu berhak mewarisi seluruh harta peninggalan almarhum suaminya baik harta pencaharian maupun harta asal”.
  3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dari Para Penggugat pada posita gugatan angka 9 dan hal ini harus dikesampingkan, karena tidak berdasar serta tidak beralasan hukum dan juga tidak sesuai dengan fakta. Karena Tergugat adalah satu-satunya ahli waris dari (Alm.) SUGIYATNO, SE yang berhak atas harta-harta peninggalan (Alm.) SUGIYATNO, SE, maka menurut hukum Tergugat mempunyai hak untuk mengalihkan dan memproses balik nama harta-harta tersebut atas nama Tergugat. Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Kepala Desa Bengkal asli dan Tergugat tidak pernah memalsu. Tuduhan Para Penggugat atas pemalsuan tanda tangan ahli waris pada surat no. 145/88/03/11/2016, tanggal 22 Pebruari 2016 merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta.
  4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dari Para Penggugat pada posita gugatan angka 10 terkait permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta-harta Tergugat dan hal ini harus dikesampingkan, karena hal ini tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Bahwa permohonan Para Penggugat tersebut merupakan permohonan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada, karena Para Penggugat sama-sekali tidak mampu untuk menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam perkara A quo ;

Bahwa Para Penggugat sama-sekali tidak dapat menjelaskan alasan kepentingan dikabulkannya Sita Jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana syarat pengajuan sita jaminan (conservatoir beslag) berdasarkan Pasal 227 ayat (1) Herziene Indlandsch Reglement (selanjutnya disebut “HIR”). Adapun Pasal 227 ayat (1) HIR mengatur sebagai berikut:

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

Bahwa selanjutnya, doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika – Cetakan Kesepuluh, 2010, halaman 289, menerangkan sebagai berikut :

“Menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 RV, alasan pokok permintaan sita:

1)    Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat :

  1. mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya; dan :
  2. hal itu dilakukannya selama proses perkara berlangsung.

2)    Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif, yakni:

  1. Para Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
  2. Paling tidak Para Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.

3)   Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian pada Para Penggugat.”

Merujuk pada ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR serta doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat wajib menguraikan dan membuktikan bahwa terdapat kemungkinan Tergugat akan mengalihkan barang sita jaminan (conservatoir beslag), dimana kekhawatiran tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya serangkaian fakta (atau setidaknya indikasi) tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menghilangkan/mengalihkan barang sita jaminan (conservatoir beslag). Namun demikian, secara faktual Para Penggugat tidak mampu menguraikan maupun membuktikan terpenuhinya syarat-syarat pengajuan permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian terbukti bahwa permohonan Penggugat pada amar petitum angka 4, Gugatan merupakan permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karenanya, sudah seharusnya berdasarkan hukum, permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) Penggugat dinyatakan ditolak.

  1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dari Para Penggugat pada posita gugatan angka 11 terkait permohonan dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 500.000,- setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan. Hal ini sesuai dengan Pasal 606a RV dan Pasal 606b RV jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 K/Sip/1967 tanggal 07 Mei 1967 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, dihubungkan dengan perkara ini dimana sifat gugatan pembagian waris dan bukan termasuk dalam kategori perbuatan yang membayar sejumlah hutang.
  2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dari Para Penggugat pada posita gugatan angka 12 dan petitum angka 7 yang menyatakan “Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) kendatipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi”. Karena terhadap ketentuan Pasal 180 HIR belum sepenuhnya terpenuhi, maka dengan demikian tidak beralasan hukum sehingga petitum angka 7 haruslah ditolak.
  3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dari Para Penggugat pada petitum gugatan angka 8 yang menyatakan “Menetapkan biaya perkara kepada Tergugat”. Karena jelas sekali bahwa Tergugat adalah pihak yang benar dan bisa membuktikan semua dalil-dalil hukumnya, sedangkan Para Penggugat tidak bisa membuktikannya. Maka sesuai dengan Pasal 181 HIR, sudah sepatutnya apabila biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan, sehingga terhadap Petitum angka 8 haruslah untuk tidak dikabulkan;

  1. DALAM REKONVENSI :
  2. Bahwa dalam rekonvensi ini pihak yang semula berkedudukan sebagai Penggugat sekarang berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Tergugat sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
  3. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Pendahuluan, Eksepsi dan Konvensi yang ada kaitannya dengan hal-hal dalam Rekonvensi dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.
  4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah 2 (dua) kali digugat dalam perkara a quo, bahkan sudah terbit 2 Putusan dari PA Temanggaung, yakni :

3.1.      Putusan No.: 0618/Pdt.G/2018/PA.Tmg, yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018;

3.2.      Putusan No.: 1052/Pdt.G/2019/PA.Tmg, yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019;

Catatan: Kedua putusan tersebut telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde). Oleh karenanya, diterapkan pula asas ne bis in idem yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

  1. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi       menyatakan dihadapan Hakim Mediator ketika sidang mediasi, mereka menghendaki keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum waris Islam.
  2. Bahwa Hakim Mediator, Y.M. Drs. Moh. Mukti mengatakan ketika sidang mediasi bahwa berbicara mengenai waris harus merujuk kepada Induk Warisnya yakni dari pembagian induk oleh orang tua, kecuali yang sudah dihibahkan secara akta otentik.   Oleh karenanya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merujuk kembali kepada semua harta-harta tidak bergerak diluar hibah dari peninggalan (Alm.) Siswo Dihardjo Bin Saerodji dan (Almh.) Suwarti Binti Mustoredjo , sebagai berikut:

5.1.        Sertifikat Hak Milik No. 01173 tanggal 11 Desember 2012 dengan luas 959 M2, Lokasi: Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Pemegang Hak terakhir adalah Ny. Dien Dama, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara            :   Ibu Sunarti

Sebelah Timur           :   Bapak Rohman Sowali dan Ibu Waldonah

Sebelah Barat            :   Ibu Budi Astuti dan Saluran Air

Sebelah Selatan         :   Ibu Budi Astuti

5.2.        Sertifikat Hak Milik No. 01181 tanggal 11 Desember 2012 dengan luas 3.476 M2, Lokasi: Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Pemegang Hak terakhir adalah Ny. Dien Dama, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara            :   Ibu Sunarti

Sebelah Timur           :   Bapak Nasrudin dan Almarhumah Ibu Suwarti

Sebelah Barat            :   Almarhum Bapak Sunarto

Sebelah Selatan         :   Almarhum Bapak Sunarto

Catatan : bahwa semua harta tidak bergerak ini telah dibalik nama atas nama Dien Dama Binti Nizam Dama, karena merupakan Harta Bersama (Gono-Gini).

5.3.        Sertifikat Hak Milik No. 1175 Daftar Isian 202: tanggal 10 Desember 2012 dengan luas 2.800 M2, Lokasi: Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Pemegang Hak terakhir adalah Sugiyatno, S.E., dengan NIB: 11.24.03.03.02523, Asal Hak: Konversi Penegasan C.1532.P.118.S.III.

Catatan : Sertifikat ini telah diambil kembali oleh keluarga (Alm.) Sugiyatno, S.E. dan dijual kepada Tn. Wu Wei Jen, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Selasa, tanggal 01-12-2015, dengan harga Rp. 630.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) di hadapan Notaris & PPAT Temanggung, –

Devita Handayani, S.H., M.Kn, sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli No. 12, tanggal 01 Desember 2015. Menurut informasi bahwa Ny. Dien Dama hanya diberi uang dari hasil penjualan senilai Rp. 147.500.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

5.4.        SHM No. 1180, Desa Bengkal, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah, dengan luas tanah 2.708 M2 a.n. SRI WALYATI, NIB : 11.24.03.03.02517; Asal Hak : Konversi Penegasan C.1180.P.10.S.III; Dasar Pendaftaran : Daftar Isian 202 Tgl : 10 Desember 2012, No. 1010/2012; Surat Ukur : 06 Oktober 2012, No. 00495/Bengkal/2012; Warkah No. 19963/2012

Catatan : Sertifikat ini telah dijual oleh Sri Walyati dan dijual kepada Tn. Wu Wei Jen, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Jum’at, tanggal 13-11-2015, dengan harga Rp. 609.300.000,- (Enam Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) di hadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn, sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli No. 121, tanggal 13 November 2015.

5.5.        SHM No. 1182, Desa Bengkal, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah, dengan luas tanah 2.728 M2 a.n. SRI WALYATI, NIB : 11.24.03.03.02530; Asal Hak: Konversi Penegasan C.1180.P.10.S.III; Dasar Pendaftaran : Daftar Isian 202 Tgl : 10 Desember 2012, No. 1010/2012, Surat Ukur : 06 Oktober 2012, No. 00497/Bengkal/2012; Warkah No. 19965/2012

Catatan : Sertifikat ini telah dijual oleh Sri Walyati dan dijual kepada Tn. Wu Wei Jen, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Selasa, tanggal 01-12-2015, dengan harga Rp. 613.800.000,- (Enam Ratus Tiga Belas   Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) di hadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn, sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli No. 09, tanggal 01 Desember 2015.

5.6.      SHM No. 407, Desa Bengkal, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah, dengan luas tanah 2.625 M2 a.n. SUGATI, NIB : 11.24.03.03.00179; Asal Hak : Konversi Penegasan C.1234 Pers 17b.S.IV Sawah; Dasar Pendaftaran : Daftar Isian 202 Tgl : 21 Juli 2006, No. 276/VII/KRG/2006; Surat Ukur : 27 Februari 2006, No. 45/Bk/2006; Warkah No. 3233/B/2006.

Catatan : Sertifikat ini telah dijual oleh Sugati dan dijual kepada Tn. Wu Wei Jen, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Selasa, tanggal 01-12-2015, dengan harga Rp. 590.625.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) di hadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn, sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli No. 10, tanggal 01 Desember 2015.

5.7.      SHM No. 1199, Desa Bengkal, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah, dengan luas tanah 4.929 M2 a.n. WALYONO; NIB : 11.24.03.03.02568, Asal Hak: Konversi Penegasan C.1616.P.25.S.IV; Dasar Pendaftaran : Daftar Isian 202 Tgl : 10 Desember 2012, No. 1010/2012; Surat Ukur : 06 Oktober 2012, No. 00515/Bengkal/2012; Warkah No. 19983/2012

Catatan : Sertifikat ini telah dijual oleh Siti Asiyah (Janda dari Almarhum Walyono) dan dijual kepada Tn. Wu Wei Jen, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Jum’at, tanggal 06-11-2015, dengan harga Rp. 1.109.025.000,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) di hadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn, sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli No. 44, tanggal 06 November 2015.

5.8.  Bahkan menurut informasi masih terdapat tanah para ahli waris (Alm.) Bapak Siswo Dihardjo dan (Almh.) Ibu Suwarti yang lain, yang belum dijual belikan (belum dipindah-tangankan), yakni :

5.8.1. Tanah dengan luas 1.491 M2 a.n. Tiga Orang (Sugati, Sugiyatno, dan Sri Walyati) di Kp. Badran, Rt. 02/06, Desa Badran, Kec. Kranggan, Kab.Temanggung, Jawa Tengah

Dengan batas-batas :

Sebelah Barat      : Jln. Raya Temanggung – Magelang

Sebelah Timur      : PT. Shoenary Javanesia Inc.

Sebelah Utara      : Tanah Sumi / Bekas RM Swalayan/Hotel Cinde Mas

Sebelah Selatan   : PT. Shoenary Javanesia Inc.

  1. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada Bagian A. Pendahuluan Angka 7a dan 7b bahwa tanah hibah dari orang tua (Alm.) Sugiyatno, SE dengan Akta Hibah No. 30/hb/2003 dihadapan PPAT/Notaris Anteng Ujiani, S.Sos, tertanggal 26 Mei 2003 yang merupakan harta bersama (gono-gini) telah pun dibalik nama dan telah dialihkan (dipindahtangankan/dijual) kepada Bapak E. Nazarudin, yang transaksinya dilakukan dihadapan PPAT Utari, S.H., M.Kn., yang berdomisili di Jalan Gatot Subroto 198, Temanggung, Jawa Tengah.
  2. Bahwa kaidah Jual Beli diatur dalam KUHPerdata Pasal 1457 ( ketentuan umum tentang jual beli) adalah suatu perjajian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah di janjikan.
  3. Bahwa dalam Pasal 1458 KUHPerdata ( ketentuan umum tentang jual beli)  jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum di bayar.
  4. Bahwa dalam Pasal 1458 KUHPerdata ditemukan pengertian bahwa jual beli adalah suatu perjanjian konsensuil dimana secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis menunjukkan saat lahirnya perjanjian.
  5. Bahwa hal penting lainnya menyangkut jual beli tanah adalah harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

  1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah berusaha untuk memberikan Sawah dengan luas 3.476 M2 dengan SHM No. : 1181 Desa Bengkal atas nama pemilik NY DIEN DAMA dan       Kebun dengan luas 959 M2 dengan SHM No. : 1173 Desa Bengkal atas nama pemilik NY. DIEN DAMA pada siding mediasi, akan tetapi karena mediasi tidak berhasil, dan kembali ke pokok perkara, maka tawaran tersebut telah dicabutnya kembali.
  2. Bahwa atas dasar fakta (feitelijke ground), Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dengan iktikad baik untuk memberikan atau mengembalikan kedua SHM yang disebutkan pada angka 11 diatas, sehingga silaturahmi dan persaudaraan dapat terjaga secara utuh. Akan tetapi, sampai jawaban ini dibuat Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sama sekali tidak mengindahkannya dan justru ingin menekan dengan segala cara untuk mengambil segala harta bersama yang telah mutlak menjadi harta Penggugat Rekonvensi, termasuk melalui gugatan a quo.
  3. Bahwa dengan timbulnya Perselisihan ini, kami selaku Kuasa Hukum dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah berupaya memberikan pengertian dan bahkan melayangkan surat kepada Ibu Sugati, Dkk (Vide surat tertanggal 4 Mei 2020) yang intinya memberikan informasi sebagaimana ditulis pada angka 11 Rekonvensi ini. Akan tetapi tidak ada tanggapan baik dan dipertegas dengan penolakan pada waktu sidang mediasi terakhir.
  4. Bahwa karena terhadap upaya kami tersebut TIDAK MENDAPATKAN TANGGAPAN yang baik, sehingga mediasi dianggap gagal total karena tidak ada titik temu.
  5. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang melakukan gugatan sampai ke-3 (ketiga) kali ini, secara hukum telah jelas dan nyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah dirugikan oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka cukup beralasan apabila Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan, sebesar : Rp I.150.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta ).   Dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materil :

Kerugian atas biaya-biaya yang dibayarkan atau dikeluarkan untuk Jasa / Honor para Advokat untuk melakukan kegiatan investigasi dan advokasi serta sidang di PA Temanggung dari gugatan pertama diajukan s/d gugatan terakhir ini, yakni sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupaih).


Total Materil: Rp. 150.000.000,-

     Kerugian Immateril :

Bahwa akibat Para Tergugat Rekonvensi melakukan gugatan sampai ketiga kali ini, Penggugat Rekonvensi telah kehilangan biaya, waktu, tenaga, pikiran dan bahkan karena sebagai akibat tekanan mental dan pysikis, sehingga menjadi kadang-kadang jatuh sakit, dan keluarga merasa dipermalukan dengan pembicaraan-pembicaraan yang menyudutkan, sehingga menjadi cibiran, cemoohan dan disinggung sebagai orang yang tidak bermoral baik dilingkungan kolega, masyarakat dan relasi, yang sebenarnya tidak dapat dinilai atau ditaksir dengan uang, akan tetapi agar gugatan ini menjadi jelas Penggugat Rekonvensi menetapkan suatu angka sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Keseluruhan kerugian Materil dan Immateril tersebut diatas keseluruhannya sebesar Rp. 1.150.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

  1. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jaminan kepada Penggugat Rekonvensi berupa barang tertentu (unsecured transaction) dan sesuai Pasal 1131 KUHPerdata yang menegaskan seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonvensi menjadi tanggungan pembayaran kerugian, maka untuk menjamin agar gugatan Penggugat   Rekonvensi dalam perkara ini tidak sia-sia dikemudian hari (Illusoir) apabila keputusan Pengadilan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde), karena adanya kekhawatiran dan terdapatnya kecurigaan yang cukup beralasan bahwa Tergugat Rekonvensi akan menghindar dari tanggung jawabnya dalam memenuhi isi keputusan Pengadilan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 227 HIR memohon kehadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Temanggung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar sudi dan berkenan terlebih dahulu menetapkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap benda tidak bergerak berupa :
  • Sebidang tanah dengan luas 1.491 M2n. Tiga Orang (Milik Sugati, Sugiyatno, dan Sri Walyati) di Kp. Badran, Rt. 02/06, Desa Badran, Kec. Kranggan, Kab.

Temanggung, Jawa Tengah

Dengan batas-batas :

Sebelah Barat      : Jln. Raya Temanggung – Magelang

Sebelah Timur      : PT. Shoenary Javanesia Inc.

Sebelah Utara      : Tanah Sumi / Bekas RM Swalayan/Hotel Cinde Mas

Sebelah Selatan   : PT. Shoenary Javanesia Inc.

  • Sertifikat Hak Milik No. 01173 tanggal 11 Desember 2012 dengan luas 959 M2, Lokasi: Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Pemegang Hak terakhir adalah Ny. Dien Dama, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara            :   Ibu Sunarti

Sebelah Timur           :  Bapak Rohman Sowali dan Ibu Waldonah

Sebelah Barat            :   Ibu Budi Astuti dan Saluran Air

Sebelah Selatan         :   Ibu Budi Astuti

  • Sertifikat Hak Milik No. 01181 tanggal 11 Desember 2012 dengan luas 3.476 M2, Lokasi: Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Pemegang Hak terakhir adalah Ny. Dien Dama, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara            :   Ibu Sunarti

Sebelah Timur           :   Bapak Nasrudin dan Almarhumah Ibu Suwarti

Sebelah Barat            :   Almarhum Bapak Sunarto

Sebelah Selatan         :   Almarhum Bapak Sunarto

Catatan : bahwa semua harta tidak bergerak ini telah dibalik nama atas nama Dien Dama Binti Nizam Dama, karena merupakan Harta Bersama (Gono-Gini).

  1. Namun apabila PARA TERGUGAT REKONVENSI tidak melaksanakan amar putusan perkara ini setelah dibacakan, dengan ini PENGGUGAT REKONVENSI menuntut kepada TERGUGAT REKONVENSI, supaya membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya, sampai dibayar tunai dan lunas.

Berdasarkan alasan gugatan dan disertai dengan bukti-bukti hukum yang didukung dengan bukti-bukti otentik dengan sifat hukum pembuktian yang sempurna (Vide Pasal 1868 jo 1870 KUHPerdata), oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, dan berangkat dari adagiumpoint d’interest, point d’action”. Dan bersama ini, perkenankanlah Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan (Petitum) agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam EKSEPSI :

  1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima karena Ne Bis In Idem;
  3. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat Cacat Formal dan Kurang Pihak;
  4. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat Tidak Jelas & Kabur (Obscuur Libel);

Dalam KONVENSI :

  1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima karena Ne Bis In Idem;
  3. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima karena Gugatan Para Penggugat Cacat Formal dan Kurang Pihak;
  4. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat Tidak Jelasa & Kabur (Obsuur Libel);
  5. Menyatakan TERGUGAT adalah di pihak yang benar dan beriktikad baik karena berusaha mengembalikan tanah sawah dan kebun dengan mengedepankan asas kekeluargaan.
  6. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat.

Dalam REKONVENSI :

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
  2. Menolak gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akibat Ne Bis In Idem;
  3. Menyatakan batas-batas yang tertuang dalam Akta Hibah 30/hb/2003 yang dimiliki Ny. Dien Dama adalah sah dan berkekuatan hukum;
  4. Menyatakan Akta Hibah 30/hb/2003 yang dimiliki Ny. Dien Dama adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;
  5. Menyatakan Jual Beli antara Tergugat dan Bapak E. Nazarudin dihadapan PPAT Utari, S.H., M.Kn. adalah sah dan Akta Jual Beli No. 350/2020 tanggal 17 Maret 2020 dan Akta Jual Beli No. 351/2020 tanggal 17 Maret mempunyai kekuatan hukum;
  6. Menghukum Sesuai Dengan Hukum Waris Islam (Faraid) atas harta-harta berikut ini:

6.1. Sertifikat Hak Milik No. 01173 tanggal 11 Desember 2012 dengan luas 959 M2, Lokasi: Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Pemegang Hak terakhir adalah Ny. Dien Dama, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara            :   Ibu Sunarti

Sebelah Timur           :   Bapak Rohman Sowali dan Ibu Waldonah

Sebelah Barat            :   Ibu Budi Astuti dan Saluran Air

Sebelah Selatan         :   Ibu Budi Astuti


  • Sertifikat Hak Milik No. 01181 tanggal 11 Desember 2012 dengan luas 3.476 M2, Lokasi: Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Pemegang Hak terakhir adalah Ny. Dien Dama, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara            :   Ibu Sunarti

Sebelah Timur           :   Bapak Nasrudin dan Almarhumah Ibu Suwarti

Sebelah Barat            :   Almarhum Bapak Sunarto

Sebelah Selatan         :   Almarhum Bapak Sunarto

Catatan : bahwa semua harta tidak bergerak ini telah dibalik nama atas nama Dien Dama Binti Nizam Dama, karena merupakan Harta Bersama (Gono-Gini).

6.3.  Sertifikat Hak Milik No. 1175 Daftar Isian 202: tanggal 10 Desember 2012 dengan luas 2.800 M2, Lokasi: Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Pemegang Hak terakhir adalah Sugiyatno, S.E., dengan NIB: 11.24.03.03.02523, Asal Hak: Konversi Penegasan C.1532.P.118.S.III.

Catatan : Sertifikat ini telah diambil kembali oleh keluarga (Alm.) Sugiyatno, S.E. dan dijual kepada Tn. Wu Wei Jen, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Selasa, tanggal 01-12-2015, dengan harga Rp. 630.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) di hadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn, sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli No. 12, tanggal 01 Desember 2015. Menurut informasi bahwa Ny. Dien Dama hanya diberi uang dari hasil penjualan senilai Rp. 147.500.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

6.4.  SHM No. 1180, Desa Bengkal, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah, dengan luas tanah 2.708 M2 a.n. SRI WALYATI, NIB : 11.24.03.03.02517; Asal Hak : Konversi Penegasan C.1180.P.10.S.III; Dasar Pendaftaran : Daftar Isian 202 Tgl : 10 Desember 2012, No. 1010/2012; Surat Ukur : 06 Oktober 2012, No. 00495/Bengkal/2012; Warkah No. 19963/2012.

Catatan : Sertifikat ini telah dijual oleh Sri Walyati dan dijual kepada Tn. Wu Wei Jen, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Jum’at, tanggal 13-11-2015, dengan harga Rp. 609.300.000,- (Enam Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) di hadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn, sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli No. 121, tanggal 13 November 2015.

6.5.  SHM No. 1182, Desa Bengkal, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah, dengan luas tanah 2.728 M2 a.n. SRI WALYATI, NIB : 11.24.03.03.02530; Asal Hak: Konversi Penegasan C.1180.P.10.S.III; Dasar Pendaftaran : Daftar Isian 202 Tgl : 10 Desember 2012, No. 1010/2012, Surat Ukur : 06 Oktober 2012, No. 00497/Bengkal/2012; Warkah No. 19965/2012.

Catatan : Sertifikat ini telah dijual oleh Sri Walyati dan dijual kepada Tn. Wu Wei Jen, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Selasa, tanggal 01-12-2015, dengan harga Rp. 613.800.000,- (Enam Ratus Tiga Belas   Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) di hadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn, sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli No. 09, tanggal 01 Desember 2015.

6.6.  SHM No. 407, Desa Bengkal, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah, dengan luas tanah 2.625 M2 a.n. SUGATI, NIB : 11.24.03.03.00179; Asal Hak : Konversi Penegasan C.1234 Pers 17b.S.IV Sawah; Dasar Pendaftaran : Daftar Isian 202 Tgl : 21 Juli 2006, No. 276/VII/KRG/2006; Surat Ukur : 27 Februari 2006, No. 45/Bk/2006; Warkah No. 3233/B/2006.

Catatan : Sertifikat ini telah dijual oleh Sugati dan dijual kepada Tn. Wu Wei Jen, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Selasa, tanggal 01-12-2015, dengan harga Rp. 590.625.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) di hadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn, sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli No. 10, tanggal 01 Desember 2015.

6.7.  SHM No. 1199, Desa Bengkal, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah, dengan luas tanah 4.929 M2 a.n. WALYONO; NIB : 11.24.03.03.02568, Asal Hak: Konversi Penegasan C.1616.P.25.S.IV; Dasar Pendaftaran : Daftar Isian 202 Tgl : 10 Desember 2012, No. 1010/2012; Surat Ukur : 06 Oktober 2012, No. 00515/Bengkal/2012; Warkah No. 19983/2012

Catatan : Sertifikat ini telah dijual oleh Siti Asiyah (Janda dari Almarhum Walyono) dan dijual kepada Tn. Wu Wei Jen, Warga Negara Republik Rakyat China, yang mana jual beli dilakukan pada hari Jum’at, tanggal 06-11-2015, dengan harga Rp. 1.109.025.000,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) di hadapan Notaris & PPAT Temanggung, Devita Handayani, S.H., M.Kn, sesuai dengan Akta Pernyataan Jual Beli No. 44, tanggal 06 November 2015.

6.8.  Bahkan menurut informasi masih terdapat tanah para ahli waris (Alm.) Bapak Siswo Dihardjo dan (Almh.) Ibu Suwarti yang lain, yang belum dijual belikan (belum dipindah-tangankan), yakni :

6.8.1. Tanah dengan luas 1.491 M2 a.n. Tiga Orang (Sugati, Sugiyatno, dan Sri

Walyati) di Kp. Badran, Rt. 02/06, Desa Badran, Kec. Kranggan, Kab.                   Temanggung, Jawa Tengah.

Dengan batas-batas :

Sebelah Barat      : Jln. Raya Temanggung – Magelang

Sebelah Timur      : PT. Shoenary Javanesia Inc.

Sebelah Utara      : Tanah Sumi / Bekas RM Swalayan/Hotel Cinde Mas

Sebelah Selatan   : PT. Shoenary Javanesia Inc.

  1. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :

Uang sebesar : Rp I.150.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta ).   Dengan rincian   sebagai berikut :

7.1. Kerugian Materil :

Kerugian atas biaya-biaya yang dibayarkan atau dikeluarkan untuk Jasa / Honor para Advokat untuk melakukan kegiatan investigasi dan advokasi serta sidang di PA Temanggung dari gugatan pertama diajukan s/d gugatan terakhir ini, yakni sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupaih).

Total Materil: Rp. 150.000.000,-

     7.2. Kerugian Immateril :

Bahwa akibat Para Tergugat Rekonvensi melakukan gugatan sampai ketiga kali ini, Penggugat Rekonvensi telah kehilangan biaya, waktu, tenaga, pikiran dan bahkan karena sebagai akibat tekanan mental dan pysikis, sehingga menjadi kadang-kadang jatuh sakit, gelisah, tidur tidak nyenyak dan keluarga merasa dipermalukan dengan pembicaraan-pembicaraan yang menyudutkan, sehingga menjadi cibiran, cemoohan dan disinggung sebagai orang yang tidak bermoral baik dilingkungan kolega, masyarakat dan relasi, yang sebenarnya tidak dapat dinilai atau ditaksir dengan uang, akan tetapi agar gugatan ini menjadi jelas Penggugat Rekonvensi menetapkan suatu angka sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

  1. Menetapkan sah dan berharga atas Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan Pengadilan Agama Temanggung dalam perkara ini atas benda tidak bergerak Penggugat, berupa :
  • Sebidang tanah dengan luas 1.491 M2n. Tiga Orang (Milik: Sugati, (Alm.) Sugiyatno, dan Sri Walyati) di Kp. Badran, Rt. 02/06, Desa Badran, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah

Dengan batas-batas :

Sebelah Barat      : Jln. Raya Temanggung – Magelang

Sebelah Timur      : PT. Shoenary Javanesia Inc.

Sebelah Utara      : Tanah Sumi / Bekas RM Swalayan/Hotel Cinde Mas

Sebelah Selatan   : PT. Shoenary Javanesia Inc.

  • Sertifikat Hak Milik No. 01173 tanggal 11 Desember 2012 dengan luas 959 M2, Lokasi: Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Pemegang Hak terakhir adalah Ny. Dien Dama, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara            :   Ibu Sunarti

Sebelah Timur           :   Bapak Rohman Sowali dan Ibu Waldonah

Sebelah Barat            :   Ibu Budi Astuti dan Saluran Air

Sebelah Selatan         :   Ibu Budi Astuti

  • Sertifikat Hak Milik No. 01181 tanggal 11 Desember 2012 dengan luas 3.476 M2, Lokasi: Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Pemegang Hak terakhir adalah Ny. Dien Dama, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara            :   Ibu Sunarti

Sebelah Timur           :   Bapak Nasrudin dan Almarhumah Ibu Suwarti

Sebelah Barat            :   Almarhum Bapak Sunarto

Sebelah Selatan         :   Almarhum Bapak Sunarto


  1. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
  2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk keterlambatan pembayaran setiap harinya, sampai dibayar tunai dan lunas.

SUBSIDIAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Temanggung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan kebijaksanaan dan keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Demikianlah Jawaban berikut Eksepsi serta Rekonvensi ini kami ajukan, atas perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, diucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Warrohmatullohi Wabarrokatuh.,-

Hormat Kami.

Kuasa Hukum TERGUGAT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *