202103.04
0
0

M. JUNAEDI & SUDIRO HADIRI SIDANG PEMBACAAN GUGATAN SENGKETA TANAH DI PN CIKARANG

M. JUNAEDI & SUDIRO HADIRI SIDANG PEMBACAAN GUGATAN SENGKETA TANAH DI PN CIKARANG

Adv. M. Junaedi, A.Md., S.H., CIL dan Adv. KBP (P.) Sudiro, S.H., M.H. dari Kantor Hukum M. Junaedi & Rekan (MJA Law Office), yang berkedudukan di Jln. Dr. Ratna Raya No. 34A, Jatibening, Pondokgede, Kota Bekasi (Gedung 212 – Goro, sebrang RM Kampung Kecil) dan/atau Jln. Garuda 6 Blok H13-15, Rt. 03/024, BGA 2, Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, telah menghadiri sidang pembacaan gugatan sengketa tanah di Desa Karanghaur, Kec. Pebayuran dengan nomor perkara : 256/Pdt.G/2020/PN. Ckr pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021.

Perkara ini telah didaftarkan dengan judul Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke PN Cikarang, pada tanggal 12 Oktober 2020 berdasarkan Surat Kuasa No. : 01/SK/MJA/IX/2020, tertanggal 30 September 2020, yang bertindak untuk dan atas nama/mewakili para ahli waris dari (Almh.) Djaenah Binti Sudja’i, yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2017, diantaranya :

  1. Supardi (Suami) selaku Penggugat I.
  2. Saepuloh, S.Pd., (anak) selaku Penggugat II.
  3. Jamil Muslim (anak) selaku Penggugat III.
  4. Siti Nurasiah (anak) selaku Penggugat IV.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 bahwa semua perkara perdata harus melewati proses mediasi, maka perkara ini pun telah melewati proses mediasi. Dalam sidang mediasi Para Penggugat selaku prinsipal langsung telah hadir, dan telah menawarkan biaya (uang) kerohiman dari Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta) dari awal penawaran sampai dengan ditingkatkan menjadi Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Namun, Suratmi selaku Tergugat III yang memegang SHM No. 5 Tahun 1970 tidak mau menerimanya, bahkan meminta uang Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Oleh karena, mediasi tidak ada titik temu alias Gatot. Maka perkara ini masuk ke perkara pokok.

Pada sidang pembacaan gugatan, Rabu (3-3-2021) Majelis Hakim bertanya kepada Kuasa Hukum para penggugat “Apakah gugatan akan dibacakan ?” dijawab oleh M. Junaedi bahwa “Mohon gugatan dianggap sudah dibacakan”, hal ini karenakan mengingat materi gugatan setebal 12 halaman kertas folio/A8 sedangkan, perkara yang disidangkan begitu padat dan banyak.

Berikut adalah isi gugatan yang ditujukan kepada Ketua PN Cikarang dari Para Penggugat :

Perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Dengan hormat,

Perkenankanlah, kami yang bertanda-tangan dibawah ini, nama Mamat Junaedi, A.Md., S.H., CIL; Moh. Tamrin, S.H. dan Sudiro, S.H., M.H. Ketiganya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum M. Junaedi & Rekan,  berkedudukan di Jln. Garuda 6 blok H13-15, Rt. 03/024, BGA 2, Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17519, selaku penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/MJA/IX/2020, tertanggal 30 September 2020 yang oleh karenanya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama/mewakili :————————————————————————————————————————————————————-:

1.SUPARDI, NIK: 3216131406510002, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat & Tanggal Lahir : Bekasi, 14 Juni 1951, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kampung Bojongsari Rt. 001/002, Desa Sumbersari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I.

2.SAEPULOH, S.Pd., NIK: 321613170770002, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat & Tanggal Lahir : Bekasi, 17 Juli 1972, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Kampung Teluk Haur, Rt. 007/003, Desa Karanghaur, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II.

3.JAMIL MUSLIM, NIK: 6203011105760001, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat & Tanggal Lahir : Bekasi, 11 Mei 1978, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Pemuda No. 39, Rt. 008/ Desa Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III.

  1. SITI NURASIAH, NIK: 3216135611820005, Jenis kelamin Perempuan, Tempat & Tanggal Lahir : Bekasi, 16 November 1982, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Kampung Bojongsari Rt. 001/002, Desa Sumbersari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV.

Bahwa Penggugat I s/d Penggugat IV adalah ahli waris dari (Almh.) Djaenah Binti Sudja’i, yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2017. Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT.————————————————————

Bahwa, Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum    (onrechtmatigedaad)  terhadap :———————————-

  1. SUPINAH, NIK: 1012134703301002, Jenis kelamin Perempuan, Umur 90 thn, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Beralamat di Kampung Teluk Haur, Rt. 006/003, Desa Karanghaur, Kec. Pebayuran, Kab. Bekasi, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;—————————————————————————————————————————————————–

 2.NANA RUHYANA Alias UJANG SURYANA, NIK: 3172031506580003, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 90 thn, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Beralamat di RT004/010, Kelurahan Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;——————————————————————————————————————————————

  1. SURATMI, NIK: 3308097112600111, Jenis kelamin Perempuan, TTL: Magelang, 31-12-1960, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jln. Perikani I No. 56, Rt. 7/Rw. 3, Cipinang, Kec. Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13240, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;——————————————————————————
  2. ZEAN CORNELLIA, NIK: 3216135010960004, Jenis kelamin Perempuan, Tempat & Tanggal Lahir : Bekasi, 10-10-1996, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Teko Rt.002/002, Desa Kertajaya, Kec. Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;——————————————————————————————————–
  3. CAMAT KECAMATAN PEBAYURAN selaku PPATS, beralamat di Kecamatan Pebayuran, Jln. Raya Pebayuran No. 01, Kelurahan Kertasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17710, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;————————————–
  4. KEMENTERIAN AGRARIA & TATA RUANG RI, C.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN JAWA BARAT, C.q. KEPALA KANTOR BPN KABUPATEN BEKASI, beralamat di Jln. Daha Blok B4, Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi 17550, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;—————————————————————————————————————————————–
  5. MENTERI KEUANGAN RI, C.q. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, q. KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASSET [KANTOR PBB (PAJAK PEMDA) KAB. BEKASI], beralamat di Gedung Wibawa Mukti, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi 17530, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV;—————————————————————————————————————————————————————
  6. MENTERI DALAM NEGERI RI, C.q. GUBERNUR JAWA BARAT, C.q. BUPATI BEKASI, C.q. CAMAT PEBAYURAN, C.q. KEPALA DESA KARANG HAUR, beralamat di Karang Haur, Kec. Pebayuran, Kab. Bekasi, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V;—————————————————————————————————————————————————————

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut :

  1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 September 1981, antara (Almh.) Djaenah Binti Sudja’i dengan Para Ahli Waris (Alm.) Wastiri, yang masih hidup saat ini, diantaranya adalah Tergugat I (Janda dari Alm. Wastiri) dan Tergugat II (Anak dari Alm. Wastiri) telah mengadakan Perjanjian Jual Beli dimana (Almh.) Djaenah Binti Sudja’i membeli tanah sawah seluas 9780 M2 dengan Akta Jual Beli No. 144/V/Kec.Pbyrn/1981.
  2. Bahwa perjanjian jual beli antara (Almh.) Djaenah Binti Sudja’i dengan Para Ahli Waris (Alm.) Wastiri, yang masih hidup saat ini, diantaranya adalah Tergugat I (Janda dari Alm. Wastiri) dan Tergugat II (Anak dari Alm. Wastiri), dilakukan dihadapan LASMANA, BA selaku PPATS Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yakni Kantor Turut Tergugat II.
  3. Bahwa perlu dijelaskan kronologis awal, yaitu (Alm.) Wastiri ketika masih hidup telah menjual tanah sawah dengan SHM No. 5, tertanggal 26 Agustus 1970 secara dibawah tangan kepada Bapak M. Poing seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari harga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), yakni menerima pembayaran I sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 3 Desember 1978 dan menerima pembayaran II sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 11 Desember 1978.
  4. Bahwa karena Bapak M. Poing memerlukan uang, maka tanah dan sertifikat no. 5 tersebut dijual kembali kepada Lurah M. Nasip dengan harga yang sama, Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh M. Poing pada tanggal 3 Mei 1990.
  5. Bahwa Bapak WASTIRI meninggal dunia pada tanggal 1 April 1980.
  6. Bahwa kemudian para ahli waris Wastiri mendatangi rumah Penggugat I, yang intinya meminta dibantu dalam penyelesaian tanah sawah yang telah diterima pembayaran sebagian oleh (Alm.) Wastiri, namun belum dibayar secara lunas (masih ada sisa pembayaran Rp. 300.000). Kemudian, karena merasa iba maka Penggugat I mengantar Tergugat II mendatangi rumah (Alm.) Lurah M. Nasip guna menanyakan : Apakah tanah sawah tersebut jadi mau dibeli atau tidak ?
  7. Bahwa dalam kesempatan lain, ternyata Lurah M. Nasip sedang memerlukan uang, sehingga meminjam uang kepada Tergugat III dengan menjaminkan SHM No. 5 tahun 1970 tersebut. Entah berapa jumlah uang yang dipinjam oleh Lurah M Nasip dari Tergugat III.
  8. Bahwa kemudian, Lurah M. Nasip mendatangi rumah Penggugat I guna menawarkan tanah sawah yang dia beli dari M. Poing. Maka terjadilah kesepakatan antara Penggugat I dan (Alm.) Lurah M. Nasip. Sehingga, Penggugat I membayar 1.050.000,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada (Alm.) Lurah M. Nasip, sesuai dengan kwitansi yang dibuat pada tanggal 29 September 1981.
  9. Bahwa atas kesepakatan yang telah dicapai dengan (Alm.) Lurah M. Nasip, kemudian Penggugat I sendiri membayar sisa kekurangan pembelian kepada para ahli waris Wastiri, senilai Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Namun, SHM No. 5 tahun 1970 masih berada di tangan TERGUGAT III. Bahwa Penggugat I tidak mempermasalahkan SHM No. 5 tahun 1970 pada waktu itu, karena dasarnya adalah kemanusiaan yaitu menolong dan membantu para pihak yang sedang dalam permasalahan keuangan, yaitu para ahli waris WASTIRI sedang memerlukan uang, dan Lurah M. Nasip sendiri sedang perlu uang.
  10. Bahwa setelah terjadi kesepakatan, maka para ahli waris WASTIRI bersedia dan setuju menandatangani Akta Jual Beli No. 144/V/Kec.Pbyrn/1981, tertanggal 28 September  1981, antara (Almh.) Djaenah Binti Sudja’i dengan semua ahli waris Wastiri, termasuk Tergugat I (Janda dari Alm. Wastiri) dan Tergugat II (Anak dari Alm. Wastiri) terkait jual beli tanah sawah seluas 9780 M2. Para ahli waris WASTIRI yang lain, yang ikut menandatangani AJB tersebut adalah (Alm.) Yayat Bin Wastiri, (Almh.) Nyai Binti Wastiri, (Alm.) Tatang Bin Wastiri, (Almh.) Lilis Binti Wastiri, dan (Alm.) Ade Bin Wastiri, yang masing-masing beralamat di Kampung Teluk haur, Rt. 06/01, Desa Sumbersari, Kec. Pebayuran, Kabupaten Bekasi.
  11. Bahwa setelah transaksi tersebut, sampai saat ini pajak bumi dan bangunan dengan NOP : 32.18.130.005.001-0021.0 dengan letak objek pajak : Kp. Telukhaur 2, Rt. 007/03, Desa Karanghaur, Kec. Pebayuran, Kabupaten Bekasi dengan Nama & alamat wajib pajak : JAENAH SUJAI, Kp. Teluh Haur, Rt. 007/03, Karanghaur, Kec. Pebayuran dibayar oleh Penggugat I.
  12. Bahwa atas persetujuan dari para ahli waris JAENAH BINTI SUJAI, maka PENGGUGAT II menjual tanah a quo kepada TURUT TERGUGAT I dihadapan Drs. M. Nabrih Binin Saend, MM selaku PPATS Camat Pebayuran, pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 dengan Akta Jual Beli No. : 466/2018.
  13. Bahwa kurang lebih 1 minggu setelah transaksi antara Penggugat II dan Turut Tergugat I, para ahli waris WASTIRI mendatangi rumah Penggugat I dan Penggugat II. Oleh karena tergerak hati kemanusiaannya, maka Penggugat I memberikan uang Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan Penggugat II memberikan uang Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada para ahli waris WASTIRI.
  14. Bahwa TERGUGAT III sekitar tahun 1992 telah datang ke rumah PENGGUGAT II untuk meminta haknya atas SHM No. 5 tahun 1970 yang dipegangnya. Bahkan, Tergugat III sempat membuat laporan ke Kepolisian Sektor Pebayuran pada waktu itu. Namun, karena tidak ada hubungan hukum sama sekali. Maka, Penggugat II tidak meresponnya.
  15. Bahwa tiba-tiba pada sekitar bulan September 2020, tanah a quo dipasangi plang dengan kalimat sbb : “TANAH SAWAH INI MILIK “WASTIRI” SHM NO. 5 TAHUN 1970, L:9975 M2, DALAM LAPORAN POLISI NO. LP/622/41-2 SPKT/K/VI/2020/Restro Bekasi, Siapapun Melawan Hukum Memasuki Pekarangan Milik Orang Lain Tanpa Izin Pemilik Merupakan Tindak Pidana (Pasal 167 KUHP) Ahli Waris, Nana Ruhyana”.
  16. Bahwa kemudian, Penggugat II diberitakan secara bombastis, sepihak dan tendensius dalam suatu media online “INAPOS”, tertanggal 5 Agustus 2020 dengan judul “DIDUGA GELAPKAN TANAH, KEPALA SMAN 1 CIBARUSAH DIPOLISIKAN”.
  17. Bahwa atas pemberitaan yang tidak pernah ada check dan recheck ini, maka Penggugat II telah membuat Laporan Polisi No: LP/1013/699-SPKT/K/IX/2020/Restro Bekasi, tertanggal 21 September 2020.
  18. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. jo. 568 jo. 602 jo. 1246 jo. 1447 jo. 1918, yang berbunyi, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.
  19. Bahwa oleh karena perbuatan memasang plang ditanah sawah yang telah dibeli secara sah oleh Para Penggugat, yang dilakukan oleh TERGUGAT II secara tidak sah dan tanpa hak tersebut telah bisa dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUH Perdata, maka sudah sepantasnya apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dihukum untuk mencabut kembali plang yang telah dipasangnya dan menyerahkan SHM No. 5 Tahun 1970 dengan sukarela dan membayar biaya material senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan immaterial senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) yang dipikul secara tanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
  20. Bahwa tanpa ada hujan dan angin, Turut Tergugat I dipanggil ke Kantor Kepolisian Resort Metro Bekasi, Unit II Harda pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 pada jam : 10.00 WIB s/d Selesai, atas dasar adanya Laporan Polisi Nomor: LP/622/412-SPKT/K/VI/2020/Restro Bks, tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat oleh TERGUGAT II, dengan surat panggilan nomor: B/2577/VII/2020/Restro Bks, tanggal 27 Juli 2020.
  21. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II juga dipanggil ke Kantor Kepolisian Resort Metro Bekasi, Unit II Harda pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 pada jam : 10.00 WIB s/d Selesai, atas dasar adanya Laporan Polisi Nomor: LP/622/412-SPKT/K/VI/2020/Restro Bks, tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat oleh TERGUGAT II, dengan surat panggilan nomor: B/3129/VIII/2020/Restro Bks, tanggal 19 Agustus 2020.
  22. Bahwa dengan secara tiba-tiba Tergugat I dan Tergugat II melayangkan surat peringatan hukum (somasi) ke Turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya, KRESNA Law Firm dengan surat somasi No.: 04/som/IXI/LFK/2020, tanggal 23 September 2020 dengan peringatan supaya Turut Tergugat I segera mengosongkan dan membongkar bangunan dan tungku yang berada di tanah sawah milik (Alm.) Wastiri bin Sajum, bahwa Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum diatas tanah waris milik Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I dapat dikwalifikasikan sebagaimana diatur dalam pasal Penyerobotan Tanah, masuk pekarangan tanpa ijin, sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUH Pidana juncto PP Pengganti UU No. 51 thn 1960 dan juga dituduh telah melakukan perbuatan pengrusakan tanah terhadap tanah Tergugat I dan Tergugat II;
  23. Bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II mengancam bilamana dalam 7 hari kerja tidak diindahkan somasi mereka, maka akan mengambil langkah hukum pidana dengan melaporkan ke Kepolisian RI dan juga upaya hukum gugatan PMH di PN Cikarang, Kabupaten Bekasi;
  24. Bahwa tanah dalam perkara a quo telah ditransaksikan/dijual-belikan pada hari Senin, tanggal 28 September 1981, antara (Almh.) Djaenah Binti Sudja’i dengan para ahli waris Wastiri, diantaranya yang masih hidup adalah Tergugat I (Janda dari Alm. Wastiri) dan Tergugat II (Anak dari Alm. Wastiri) telah mengadakan Perjanjian Jual Beli dimana (Almh.) Djaenah Binti Sudja’i membeli tanah sawah seluas 9780 M2 dengan Akta Jual Beli No. 144/V/Kec.Pbyrn/1981.
  25. Bahwa Akta Jual Beli No. 144/V/Kec.Pbyrn/1981 diterbitkan pada tahun 1981 dan secara nyata juga uang sisa pembelian senilai Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) telah pun diterima oleh para ahli waris Wastiri, termasuk Tergugat I dan Tergugat II. Mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997 mengenai daluwarsa 5 tahun, maka hak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengajukan tuntutan telah hilang/ daluwarsa sejak tahun 1986 (rechtsverwerking). Ketentuan ini merupakan penyempurnaan   dan   penegasan   terhadap   sistem   publikasi   negatif   bertendensi positif  dari pendaftaran tanah yang diamanatkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Selama ini orang yang tercantum namanya dalam sertifikat selalu dihadapkan pada kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai hak atas bidang tanahnya. Tetapi dengan penentuan batas waktu ini, maka orang yang tercantum namanya dalam Akta Jual Beli akan bebas dari kemungkinan adanya gugatan setelah lewat waktu 5 (lima) tahun dan statusnya sebagai pemilik tanah akan terus dilindungi sepanjang tanah itu diperoleh dengan itikad baik dan dikuasai secara nyata oleh pemegang hak bersangkutan atau kuasanya.
  26. Bahwa mohon Majelis Hakim bandingkan dengan Yurisprudensi MA No. 210/K/Sip/1055; Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena Para Penggugat telah mendiamkan persoalannya selama 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya. (rechtsverwerking).
  27. Bahwa mohon Majleis Hakim bandingkan dengan Yurisprudensi MA No. 200K/Sip/1974; Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking).
  28. Bahwa mohon Majelis Hakim bandingkan dengan Yurisprudensi MA No. 329K/Sip/1957; Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (rechtsverwerking). Berdasarkan uraian diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Cikarang untuk membekukan dan/atau mencabut SHM No. 5 Tahun 1970 dan/atau membatalkan SHM No. 5 Tahun 1970 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  29. Bahwa terdapat juga peraturan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terutama Pasal 30 ayat 2 poin b tentang Hak Prioritas atas tanah : “Telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang dibukukan.…..”. Sebagaimana dinyatakan juga dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Paragraf 2 Pasal 24 poin 2 : “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya…..”.
  30. Terkait daluwarsa diatur dalam Pasal 1946 KUHPerdata :

Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.”

31. Bahwa bilamana TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak mau menyerahkan SHM No. 5 secara sukarela, maka demi hukum PARA PENGGUGAT meminta kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk menyita SHM No. 5 Tahun 1970 tersebut, guna dibekukan dan/atau dihancurkan karena sudah daluwarsa sebagaimana Pasal 1963 KUH Perdata: “Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun…”.

32. Bahwa sesuai dengan Pasal 1967 KUH Perdata: “Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, harus hapus karena daluwarsa, dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa, yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk.”

Dengan demikian klaim atas tanah a quo oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hapus dan/atau batal demi hukum dan/atau gugur karena daluwarsa.

33.Bahwa sebagaimana dikatakan Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat II telah menjual tanah a quo kepada Turut Tergugat I. Sedangkan kaidah Jual Beli diatur dalam KUHPerdata Pasal 1457 (ketentuan umum tentang jual beli) adalah suatu perjajian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.

34.Bahwa dalam Pasal 1458 KUHPerdata (ketentuan umum tentang jual beli)  jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum di bayar.

35.Bahwa dalam Pasal 1458 KUHPerdata ditemukan pengertian bahwa jual beli adalah suatu perjanjian konsensuil dimana secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis menunjukkan saat lahirnya perjanjian.

36.Bahwa hal penting lainnya menyangkut jual beli tanah adalah harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

37.Bahwa sudah sangat wajar bilamana Para Penggugat meminta ganti rugi berupa nilai material dan immaterial sebesar Rp 2.150.000.000,- [Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah] dengan perhitungan sebagai berikut :

 KERUGIAN MATERIL :

 Dana untuk membayar Jasa Hukum terkait permasalahan hukum yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga Para Penggugat harus keluar dana untuk advokasi, konsultasi dan menyewa Jasa Hukum Advokat, sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

 KERUGIAN IMMATERIL :

Bahwa akibat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Para Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan kesehatannya tergerus sebagai akibat tekanan mental dan pysikis, sehingga menjadi tidur tidak nyenyak, dan keluarga besar  merasa  dipermalukan  dengan  cibiran,   cemoohan   dan  disinggung  sebagai  orang  yang  tidak bermoral baik dilingkungan kolega, masyarakat dan relasi, yang sebenarnya tidak dapat dinilai atau ditaksir dengan uang, akan tetapi agar gugatan ini menjadi jelas Para Penggugat menetapkan suatu angka sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua  Milyar   Rupiah).

38. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad).

39.Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memberikan jaminan kepada Para Penggugat berupa barang tertentu (unsecured transaction) dan sesuai Pasal 1131 KUHPerdata yang menegaskan seluruh harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menjadi tanggungan pembayaran kerugian, maka untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak sia-sia dikemudian hari (Illusoir) apabila keputusan Pengadilan dalam perkara in  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang tetap (Inkracht  Van  Gewijsde), karena adanya kekhawatiran dan terdapatnya kecurigaan yang cukup beralasan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menghindar dari tanggung jawabnya dalam memenuhi isi keputusan Pengadilan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 227 HIR memohon kehadapan Yang Mulia Ketua  Pengadilan Negeri Cikarang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar sudi dan berkenan terlebih dahulu menetapkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap benda tidak bergerak berupa :

  • SHM No. 5 a.n. WASTIRI Bin Sajum tertanggal 26 Agustus 1970, sebidang tanah dengan luas 9.975 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) dengan batas-batas :
  • Sebelah Utara : Sawah Salim
  • Sebelah Timur : Sungai Pembuang D-C 4-5
  • Sebalah Selatan: Saluran Pipa Pertamina
  • Sebelah Barat : Sawah Alimin

40.Bahwa sudah selayaknya Para Penggugat meminta kepada Majelis untuk membebankan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayarannya, sampai dibayar tunai dan lunas.

Berdasarkan alasan gugatan dan disertai dengan bukti-bukti hukum yang didukung dengan bukti-bukti otentik dengan sifat hukum pembuktian yang sempurna (Vide Pasal 1868 jo 1870 KUHPerdata), oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, dan berangkat dari adagiumpoint d’interest, point d’action”. Dan bersama ini, perkenankanlah Para Penggugat mengajukan permohonan (Petitum) agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cikarang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memberikan Putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1.Memerintahkan, Tergugat I s/d Tergugat III untuk  menghentikan desakan/keinginan untuk menjual tanah a quo;

2.Memerintahkan, Tergugat I s/d Tergugat III untuk  mencabut plang yang dipasang di tanah a quo;

  1. Meletakan, “Sita Jaminan” (conservatoir beslag) terhadap SHM No. 5 tahun 1970 a.n. WASTIRI Bin Sajum tertanggal 26 Agustus 1970, sebidang tanah dengan luas 9.975 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) dengan batas-batas :
  • Sebelah Utara : Sawah Salim
  • Sebelah Timur : Sungai Pembuang D-C 4-5
  • Sebalah Selatan: Saluran Pipa Pertamina
  • Sebelah Barat : Sawah Alimin

DALAM KONVENSI/DALAM POKOK PERKARA

  1. Mengabulkan, gugatan penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) terhadap hak-hak para penggugat dengan segala akibat hukumnya;
  3. Menetapkan Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Akta Jual Beli No. 144/V/Kec.Pbyrn/1981., dibuat dihadapan Lasmana, BA selaku PPATS Camat Pebayuran, Kabupaten Bekasi, pada hari Senin, tanggal 28 September 19M.81, antara Para Ahli Waris Wastiri dengan (Almh.) Djaenah Binti Sudja’i adalah sah, berharga dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
  4. Menetapkan Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Akta Jual Beli No. 466/2018, dibuat dihadapan Drs. M. Nabrih Binin Saend, MM selaku PPATS Camat Pebayuran, Kabupaten Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, antara Penggugat II dan Turut Tergugat I adalah sah, berharga dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
  5. Menetapkan, SHM No. 5 Tahun 1970 atas nama WASTIRI Bin Sajum tertanggal 26 Agustus 1970 dan segala surat lainnya yang berhubungan dengan objek gugatan yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak punya kekuatan hukum mengikat;
  6. Menetapkan, tanah sawah yang terletak di Kp. Telukhaur Rt. 007/003, Desa Karanghaur, Kec. Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan NOP: 32.18.130.005.001-0021.0 dengan batas-batas :
  • Sebelah Utara :           Sawah Salim
  • Sebelah Timur : Sungai Pembuang D-C 4-5
  • Sebalah Selatan: Saluran Pipa Pertamina
  • Sebelah Barat :           Sawah Alimin

Adalah sah dan milik  Turut Tergugat I;

  1. Memerintahkan, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan SHM No. 5 tertanggal 26 Agustus 1970 kepada Turut Tergugat I secara sukarela dan/atau menghancurkan SHM tersebut dimuka Majelis Hakim;
  2. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Baru kepada Turut Tergugat I atas tanah a quo;
  3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar 2.150.000.000,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL :

Dana untuk membayar Jasa Hukum terkait permasalahan hukum yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga Para Penggugat harus keluar dana untuk advokasi, konsultasi dan menyewa Jasa Hukum Advokat, sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

KERUGIAN IMMATERIL :

Bahwa akibat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, Para Penggugat I s/d Penggugat IV telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan kesehatannya tergerus sebagai akibat tekanan  mental  dan  pysikis, sehingga menjadi tidur tidak nyenyak, dan keluarga besar  merasa  dipermalukan  dengan  cibiran,   cemoohan   dan  disinggung  sebagai  orang  yang  tidak bermoral baik dilingkungan kolega, masyarakat dan relasi, yang sebenarnya tidak dapat dinilai atau ditaksir dengan uang, akan tetapi agar gugatan ini menjadi jelas Penggugat I s/d Penggugat IV menetapkan suatu angka sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua  Milyar   Rupiah).

  1. Memerintahkkan, Tergugat I, Tergugat II danTergugat III untuk menghentikan iklan penjualan tanah a quo yang menjadi objek sengketa kepada pihak lain, menghentikan upaya menguasai objek sengketa baik dengan cara menerbitkan surat-surat atas tanah, maupun dengan cara penguasaan secara fisik atas tanah dengan memasang plang, serta menghentikan segala perbuatan melawan hukum lainnya terhadap Tanah Objek Sengketa atas Tanah a quo. 
  2. Memerintahkan, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menghormati dan memberikan hak atas objek sengketa kepada Turut Tergugat I yang telah membeli dengan sah dari Penggugat II.

Petitum Tambahan :

  1. Menghukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung-renteng kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini.
  2. Menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
  3. Menetapkan sita jaminan atas objek sengketa sebagai tindakan sementara sebelum putusan akhir diucapkan.
  4. Menghukum, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Petitum Subsider :

Atau;

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Atas perkenan majelis hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami ucapkan terimakasih.

Tertanda hormat kami, Kuasa Hukum Para Penggugat :   M. Junaedi, A.Md., S.H., CIL     Moh. Tamrin, S.H.   dan    Sudiro, S.H., M.H.

Kemudian Ketua Majelis Hakim perkara a quo menetapkan agenda persidangan sebagai berikut Para Tergugat dan Turut Tergugat harus menyampaikan jawaban secara E-litigasi (E-Court) pada hari Rabu, tanggal 10-03-2021, Replik dari Para Penggugat secara E-court pada hari Rabu, tanggal 17-03-2021, Duplik dari Para Tergugat dan Turut Tergugat secara E-court pada hari Rabu, tanggal 24-03-2021. Penyampaian jawaban secara E-litigasi ini dibatasi sampai jam 15.00 WIB. Kemudian Bukti Surat dari Para Penggugat pada hari Rabu, tanggal 31-03-2021, Bukti Surat dari Para Tergugat pada hari Rabu, tanggal 7-4-2021, Sidang kesaksian dari Penggugat pada hari Rabu, tanggal 14-04-2021, Kesaksian dari Para Tergugat dan Turut Tergugat pada hari Rabu, tanggal 21-04-2021, Pemeriksaan Setempat (Sidang Lapangan) pada hari Jum’at, tanggal 30-04-2021, penyerahan Kesimpulan pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 dan Putusan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021.

UNOFFICIAL TRANSLATION :

M. JUNAEDI & SUDIRO ATTENDED THE READING OF LAND DISPUTES AT CIKARANG DISTRICT COURT

Adv. M. Junaedi, A.Md., S.H., CIL and Adv. Chief Commissioner of Police (Ret.) Sudiro, S.H., M.H. from the Law Office of M. Junaedi & Partners (MJA Law Office), which is domiciled at Jln. Dr. Ratna Raya No. 34A, Jatibening, Pondokgede, Bekasi City (Gedung 212 – Goro, opposite RM Kampung Kecil) and / or Jln. Garuda 6 Blok H13-15, Rt. 03/024, BGA 2, Sumberjaya, South Tambun, Bekasi Regency, attended the hearing to read out the land dispute lawsuit in Karanghaur Village, Kec. Pebayuran with case number: 256 / Pdt.G / 2020 / PN. Ckr on Wednesday, March 3, 2021.

This case was registered under the title Lawsuit against the Law to the Cikarang District Court, on October 12, 2020 based on Power of Attorney No. : 01 / SK / MJA / IX / 2020, dated September 30, 2020, acting for and on behalf of / representing the heirs of (Almh.) Djaenah Binti Sudja’i, who passed away on Saturday, August 12, 2017, including:

  1. Supardi (Husband) as Plaintiff I.
    2. Saepuloh, S.Pd., (child) as Plaintiff II.
    3. Jamil Muslim (child) as Plaintiff III.
    4. Siti Nurasiah (child) as Plaintiff IV.

As regulated in the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 that all civil cases must go through a mediation process, then this case has also gone through a mediation process. During the mediation session, the Plaintiffs as the principal were immediately present, and had offered a religious fee of Rp. 20,000,000, – (Twenty Million Rupiah) from the beginning of the offer until it was increased to Rp. 50,000,000, – (Fifty Million Rupiah). However, Suratmi as Defendant III who holds SHM No. 5 of 1970 did not want to accept it, even asked for Rp. 1,000,000,000, – (One Billion Rupiah). Therefore, there is no common ground in mediation or Indonesian called it as “Gatot” or totally fail. So this case goes to the main case.

At the trial of the lawsuit reading, on Wednesday (3-3-2021), the Panel of Judges asked the plaintiffs’ attorney, “Will the lawsuit be read?” M. Junaedi answered that “Please consider the lawsuit to have been read out”, this was because considering the 12 pages of folio / A8 paper in the case, meanwhile, the cases being tried were so solid and many.

The following are the contents of the lawsuit addressed to the Head of the Cikarang District Court from the Plaintiffs:

Subject: Lawsuit against the Law

Sincerely,

Please allow, the undersigned, the name Mamat Junaedi, A.Md., S.H., CIL; Moh. Tamrin, S.H. and Sudiro, S.H., M.H. The three of them are Advocates / Legal Consultants at the Law Office of M. Junaedi & Associates (MJA Law Office), domiciled at Jln. Garuda 6 blok H13-15, Rt. 03/024, BGA 2, Sumberjaya, South Tambun, Bekasi Regency, West Java 17519, as the plaintiff based on Special Power of Attorney No. 01 / MJA / IX / 2020, dated September 30, 2020, therefore in this matter acting for and on behalf of / representing:———–

1. SUPARDI, NIK: 3216131406510002, Male, Gender, Place & Date of Birth: Bekasi, June 14, 1951, Indonesian Citizen, Private Occupation, having his / her address at Bojongsari Village, Rt. 001/002, Sumbersari Village, Pebayuran District, Bekasi Regency, West Java, hereinafter referred to as PLAINTIFF I.

2.SAEPULOH, S.Pd., NIK: 321613170770002, Male, Place & Date of Birth: Bekasi, July 17, 1972, Indonesian Citizenship, Occupation as Civil Servant, having his / her address at Kampung Teluk Haur, Rt. 007/003, Karanghaur Village, Pebayuran District, Bekasi Regency, West Java, hereinafter referred to as PLAINTIFF II.

3.JAMIL MUSLIM, NIK: 6203011105760001, Male, Gender, Place & Date of Birth: Bekasi, May 11, 1978, Indonesian Citizenship, Occupation PNS, having his / her address at Pemuda No. 39, Rt. 008 / Selat Dalam Village, Selat District, Kapuas Regency, Central Kalimantan, hereinafter referred to as PLAINTIFF III.

4.SITI NURASIAH, NIK: 3216135611820005, Female Gender, Place & Date of Birth: Bekasi, November 16, 1982, Indonesian Citizen, Occupation PNS, having his / her address at Bojongsari Village, Rt. 001/002, Sumbersari Village, Pebayuran District, Bekasi Regency, West Java, hereinafter referred to as PLAINTIFF IV.

That Plaintiff I to Plaintiff IV are the heirs of (late) Djaenah Binti Sudja’i, who passed away on Saturday, August 12, 2017. Hereinafter referred to as PLAINTIFFERS .——————————————————————————————————————————————

Whereas, the Plaintiffs filed a lawsuit against the Law (onrechtmatigedaad) against: ——————————————————————–

  1. SUPINAH, NIK: 1012134703301002, Female, Age 90 years old, Indonesian Citizenship, Islam Religion, having her address at Kampung Teluk Haur, Rt. 006/003, Karanghaur Village, Kec. Pebayuran, Kab. Bekasi, West Java, hereinafter referred to as ACCUSED I; ———————————————————————————————————————————————————————————

2. NANA RUHYANA Alias ​​UJANG SURYANA, NIK: 3172031506580003, Male, Age 90 years old, Indonesian Citizenship, Islam Religion, Addressing at RT004 / 010, Kelurahan Tugu Utara, Kec. Koja, North Jakarta, DKI Jakarta, hereinafter referred to as ACCUSED II; —————————————————————————————————————————————————————–

3. SURATMI, NIK: 3308097112600111, Female, Birthplace: Magelang, 31-12-1960, Indonesian Citizenship, Islam Religion, Occupation: Taking Care of the Household, Addressed at Jln. Perikani I No. 56, Rt. 7 / Rw. 3, Cipinang, Kec. Pulogadung, Kota East Jakarta, DKI Jakarta 13240, hereinafter referred to as ACCUSED III; ———————————————————————————————————-

4. ZEAN CORNELLIA, NIK: 3216135010960004, Female Gender, Place & Date of Birth: Bekasi, 10-10-1996, Indonesian Citizen, having his / her address at Kp. Teko Rt.002 / 002, Kertajaya Village, Kec. Pebayuran, Bekasi Regency, West Java, hereinafter referred to as ACCORDING TO ACCUSED I; ———————————————————————————————————————————–

5. CAMAT KECAMATAN PEBAYURAN as PPATS, having its address at Pebayuran District, Jln. Raya Pebayuran No. 01, Kertasari Sub-District, Bekasi Regency, West Java 17710, hereinafter referred to as ACCORDING TO ACCUSED II; ————————————–

6. MINISTRY OF AGRARIA & SPATIAL OF RI, C.q. HEAD OF BPN JAWA BARAT REGIONAL OFFICE, C.q. HEAD OF BPN KABUPATEN BEKASI, having his / her address at Jln. Daha Blok B4, Lippo Cikarang, Bekasi Regency 17550, hereinafter referred to as ACCUSED ACCUSED III; ————————————————————————————————————————————————-

7. THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA C.q. DIRECTOR GENERAL OF TAXES, OFFICE OF THE DIRECTORATE GENERAL OF TAXES, q. HEAD OF REVENUE, FINANCIAL MANAGEMENT AND ASSETS DEPARTMENT [OFFICE PBB (TAX PEMDA) KAB. BEKASI], having its address at Wibawa Mukti Building, Delta Mas, Sukamahi, Central Cikarang, Bekasi Regency 17530, hereinafter referred to as ACCOUNT DEFENDANT IV; ————————————————————————————

8. THE MINISTER OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA C.q. THE GOVERNOR OF WEST JAVA, C.q. BEKASI REGENT, C.q. FACTORY MIXED, C.q. HEAD OF KARANG HAUR VILLAGE, having his / her address at Karang Haur, Kec. Pebayuran, Kab. Bekasi, hereinafter referred to as ACCORDING TO ACCUSED V; ———————————————————————

As for the reasons and grounds for this lawsuit against the law are as follows:

  1. Whereas on Monday, September 28, 1981, between (late) Djaenah Binti Sudja’i and Wastiri’s heirs (late), who are still alive today, including Defendant I (Widow of the late Wastiri) and Defendant II (The son of the late Wastiri) has entered into a Sale and Purchase Agreement where (late.) Djaenah Binti Sudja’i bought 9780 M2 of paddy land with a Sale and Purchase Deed No. 144 / V / Kec.Pbyrn / 1981.
  2.  Whereas the sale and purchase agreement between (late) Djaenah Binti Sudja’i and the Inheritors (late) Wastiri, who are still alive today, include Defendant I (Widow of the late Wastiri) and Defendant II (Son of the late Wastiri) ), conducted before LASMANA, BA as PPATS Pebayuran District, Bekasi Regency, West Java Province, namely the Office of Co-Defendant II.
  3. That it is necessary to explain the initial chronology, namely (late) Wastiri when he was still alive, he sold his paddy land with SHM No. 5, dated August 26, 1970 under the hand of Mr. M. Poing for Rp. 500,000, – (Five Hundred Thousand Rupiah) from the price of Rp. 800,000, – (Eight Hundred Thousand Rupiah), namely receiving payment I of Rp. 300,000, – (Three Hundred Thousand Rupiah) on December 3, 1978 and receiving payment II of Rp. 200,000, – (Two Hundred Thousand Rupiah) on 11 December 1978.
    4. That because Mr. M. Poing needed money, the land and certificate no. 5 were resold to the Village Head, namely Lurah M. Nasip for the same price, Rp. 500,000, – (Five Hundred Thousand Rupiah) in accordance with the Statement Letter made by M. Poing on May 3, 1990.

5.That Mr. WASTIRI passed away on April 1, 1980.

6. Whereas then Wastiri’s heirs came to Plaintiff I’s house, essentially asking for assistance in the settlement of the paddy field which (late) Wastiri had received partial payment, but had not been paid in full (there was still a payment of Rp. 300,000). Then, feeling pity, Plaintiff I escorted Defendant II to the house of (late) Head of Urban Village M. Nasip to ask: Is the rice field going to be bought or not?

7. Whereas on another occasion, it turned out that Lurah M. Nasip was in need of money, so he borrowed money from Defendant III by pledging SHM No. 5 of the 1970s. I don’t know how much money was borrowed by Lurah M Nasip from Defendant III.

8. Whereas later, Lurah M. Nasip came to the house of Plaintiff I to offer him the rice field which he bought from M. Poing. Then there was an agreement between Plaintiff I and (late) Lurah M. Nasip. Thus, Plaintiff I paid 1,050,000, – (One Million Fifty Thousand Rupiah) to (late) Lurah M. Nasip, in accordance with the receipt made on September 29, 1981.

9. Whereas with the agreement reached with (late) Head of Urban Village M. Nasip, then Plaintiff I himself paid the remaining shortage of purchase to Wastiri’s heirs, amounting to Rp. 300,000, – (Three Hundred Thousand Rupiah). However, SHM No. 5 of 1970 is still in the hands of ACCUSED III. That Plaintiff I did not question SHM No. 5 of 1970 at that time, because the basis was humanity, namely helping and assisting parties who were in financial problems, namely the heirs of WASTIRI who were in need of money, and Lurah M. Nasip himself was in need of money.

10.Whereas after an agreement was made, WASTIRI’s heirs were willing and agreed to sign the Sale and Purchase Deed No. 144 / V / Kec.Pbyrn / 1981, dated September 28, 1981, between (late) Djaenah Binti Sudja’i and all Wastiri’s heirs, including Defendant I (Widow of the late Wastiri) and Defendant II (Child of the late Wastiri) ) related to the sale and purchase of paddy fields covering an area of ​​9780 M2. The other heirs of WASTIRI, who also signed the AJB are (late) Yayat Bin Wastiri, (late.) Nyai Binti Wastiri, (late) Tatang Bin Wastiri, (late) Lilis Binti Wastiri, and (late) Ade Bin Wastiri, who respectively have the address at Kampung Teluk Haur, Rt. 06/01, Desa Sumbersari, Kec. Pebayuran, Bekasi Regency.

11. Whereas after the transaction, to date land and building tax with NOP: 32.18.130.005.001-0021.0 with the location of the tax object: Kp. Telukhaur 2, Rt. 007/03, Karanghaur Village, Kec. Pebayuran, Bekasi Regency with the name & address of the taxpayer: JAENAH SUJAI, Kp. Teluh Haur, Rt. 007/03, Karanghaur, Kec. Payment is paid by Plaintiff I.

12. Whereas with the approval of the heirs of JAENAH BINTI SUJAI, PLAINTIFF II sold the a quo land to ACCUSED ACCUSED I before Drs. M. Nabrih Binin Saend, MM as PPATS Head of Pebayuran Sub-district, on Tuesday, May 15 2018 with a Sale and Purchase Deed No. : 466/2018.

13. Whereas approximately 1 week after the transaction between Plaintiff II and Co-Defendant I, WASTIRI’s heirs came to the houses of Plaintiff I and Plaintiff II. Because of his humanitarian heart, Plaintiff I gave Rp. 2,000,000 (two million Rupiah) and Plaintiff II gave Rp. 1,000,000, – (One Million Rupiah) to WASTIRI’s heirs.

14. That ACCUSED III around 1992 had come to PLAINTIFF II’s house to ask for his right to SHM No. 5 in 1970 he held. In fact, Defendant III had made a report to the Community Police at that time. However, because there is no legal relationship at all. So, Plaintiff II did not respond.

15. Whereas suddenly around September 2020, the a quo land was installed with a signboard with the following sentence: “THIS LAND IS OWNED” WASTIRI “SHM NO. 5 YEAR 1970, M: 9975 M2, IN POLICE REPORT NO. LP / 622 / 41-2 SPKT / K / VI / 2020 / Restro Bekasi, Anyone Against the Law Entering Others’ Yards Without Owner’s Permission Is A Crime (Article 167 KUHP) Inheritance, Nana Ruhyana ”.

16. Whereas then, Plaintiff II was reported bombastically, one-sidedly and tendentiously in an online media “INAPOS”, dated August 5, 2020 with the title “HEAD OF SMAN 1 CIBARUSAH WAS SUSPECTED TO SMUGGLE LAND, HE IS BEING REPORTED TO THE POLICE”.

17. Whereas on the news that there has never been a check and recheck, Plaintiff II has made a Police Report No: LP / 1013/699-SPKT / K / IX / 2020 / Restro Bekasi, dated 21 September 2020.

18. Whereas based on Article 1365 of the Civil Code. jo. 568 jo. 602 jo. 1246 jo. 1447 jo. 1918, which reads, “Every act that violates the law and brings harm to others, obliges the person who caused the loss because of his mistake to compensate for the loss”.
Whereas due to the act of putting up a signpost on the paddy field which was legally purchased by the Plaintiffs, which was carried out by ACCUSED II illegally and without the right, it could be qualified as an illegal act as confirmed by Article 1365 of the Civil Code, it is appropriate if ACCUSED I , ACCUSED II and ACCUSED III were sentenced to revoke the signpost they had installed and submit SHM No. 5 of 1970 volunteered and paid material costs of Rp. 150,000,000, – (one hundred and fifty million Rupiah) and immaterial valued at Rp. 2,000,000,000, – (Two Billion Rupiah) which was borne jointly by Defendant I, Defendant II and Defendant III.

19. Whereas due to the act of putting up a signpost on the paddy field which was legally purchased by the Plaintiffs, which was carried out by ACCUSED II illegally and without the right, it could be qualified as an illegal act as confirmed by Article 1365 of the Civil Code, it is appropriate if ACCUSED I , ACCUSED II and ACCUSED III were sentenced to revoke the signpost they had installed and submit SHM No. 5 of 1970 volunteered and paid material costs of Rp. 150,000,000, – (one hundred and fifty million Rupiah) and immaterial valued at Rp. 2,000,000,000, – (Two Billion Rupiah) which was borne jointly by Defendant I, Defendant II and Defendant III.

20. Whereas without rain and wind, Defendant I was summoned to the Bekasi Metro Police Station, Unit II Harda on Tuesday, 4 August 2020 at: 10.00 WIB until finished, on the basis of Police Report Number: LP / 622 / 412-SPKT / K / VI / 2020 / Restro Bks, dated 29 June 2020 made by ACCUSED II, with summons number: B / 2577 / VII / 2020 / Restro Bks, dated 27 July 2020.

21. That Plaintiff I and Plaintiff II were also summoned to the Bekasi Metro Police Station, Unit II Harda on Monday, 24 August 2020 at: 10.00 WIB until finished, on the basis of Police Report Number: LP / 622/412-SPKT / K / VI / 2020 / Restro Bks, dated 29 June 2020 made by ACCUSED II, with summons number: B / 3129 / VIII / 2020 / Restro Bks, dated 19 August 2020.

22. Whereas suddenly Defendant I and Defendant II sent a legal warning letter (subpoena) to Co-Defendant I through their attorney, KRESNA Law Firm with summons No .: 04 / som / IXI / LFK / 2020, September 23, 2020 with a warning so that Co-Defendant I immediately emptied and dismantled the building and furnace located on the rice field belonging to (late) Wastiri bin Sajum, that Co-Defendant I had committed unlawful acts on the inherited land of Defendant I and Defendant II and Co-Defendant I could be qualified as regulated in the article of Land Grabbing, entering the yard without permission, as regulated in Article 385 of the Criminal Code in conjunction with PP in Lieu of Law No. 51 years 1960 and also accused of committing acts of destroying the land against the land of Defendant I and Defendant II;

23. Whereas the Attorneys for Defendant I and Defendant II threatened that if their subpoena was not heeded within 7 working days, they would take criminal legal steps by reporting to the Indonesian Police and also prosecuting PMH’s lawsuit at Cikarang District Court, Bekasi Regency;

24. Whereas the land in the a quo case had been traded / sold on Monday, September 28, 1981, between (late) Djaenah Binti Sudja’i and Wastiri’s heirs, among whom were Defendant I (Widow of the late Wastiri. ) and Defendant II (Son of the late Wastiri) entered into a Sale and Purchase Agreement where (late) Djaenah Binti Sudja’i bought 9780 M2 of paddy land with a Sale and Purchase Deed No. 144 / V / Kec.Pbyrn / 1981.

25. That the Sale and Purchase Deed No. 144 / V / Kec.Pbyrn / 1981 issued in 1981 and in fact also the remaining purchase money of Rp. 300,000, – (Three Hundred Thousand Rupiah) were received by Wastiri’s heirs, including Defendant I and Defendant II. Referring to the provisions of Article 32 paragraph (2) PP No. 24/1997 regarding the expiration of 5 years, the rights of Defendant I, Defendant II and Defendant III to file a claim have been lost / expired since 1986 (rechtsverwerking). This provision is an improvement and affirmation of the negative publication system with a positive tendency of land registration as mandated by the Basic Agrarian Law (UUPA). So far, the person whose name is listed on the certificate is always faced with the possibility of a lawsuit from other parties who feel they have rights to their land parcels. However, by determining this time limit, the person whose name is listed in the Sale and Purchase Deed will be free from the possibility of a lawsuit after the past 5 (five) years and his status as land owner will continue to be protected as long as the land is acquired in good faith and under real control the right holder or proxy.

26. That the Panel of Judges ask to compare it with the Supreme Court Jurisprudence No. 210 / K / Sip / 1055; The claim is declared unacceptable, because the Plaintiffs have been silent on their problems for 25 years, it must be deemed to have nullified their rights. (rechtsverwerking).

27. That asked the Judges to compare with MA Jurisprudence No. 200K / Sip / 1974; The objection filed by the plaintiff for cassation is that customary law does not expire in terms of inheritance that cannot be justified, because the lawsuit has been rejected not on the grounds of the expiration of the lawsuit, but because the plaintiff has been silent for more than 30 years as long as it is deemed to have given up his rights (rechtsverwerking).

28. That the Panel of Judges ask to compare it with the Supreme Court Jurisprudence No. 329K / Sip / 1957; A person who has just let the land become his right for 18 years being controlled by another person is deemed to have given up his right to the land (rechtsverwerking). Based on the description above, there is sufficient reason for the Cikarang District Court to freeze and / or revoke SHM No. 5 of 1970 and / or cancel SHM No. 5 of 1970 so that it does not have binding legal force.

29. That there are also regulations as stated in the Republic of Indonesia Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration, especially Article 30 paragraph 2 point b concerning Priority Rights to land: “It has passed 5 (five) years without anyone filing a lawsuit to the Court regarding the data recorded. … ..” As stated also in Government Regulation no. 24 of 1997 concerning Land Registration in Paragraph 2 of Article 24 point 2: “In the event that the evidentiary tools as referred to in paragraph (1) are not completely available or not, the bookkeeping of rights can be carried out based on the fact that the physical control of the land parcels concerned is not available for 20 (twenty) years or more consecutively by registration applicants and their predecessors… .. ”.

30. Regarding expiration regulated in Article 1946 of the Civil Code:

“Expiration is a tool to obtain something or to be exempted from an engagement with the expiration of a certain time and on the conditions determined by law.”

31. Whereas ACCUSED I, ACCUSED II and ACCUSED III do not want to hand over SHM No. 5 voluntarily, then by law THE PLAINTIFFERS asked the Cikarang District Court to confiscate SHM No. 5 of 1970, in order to be frozen and / or destroyed because it has expired as Article 1963 of the Civil Code: “Who, in good faith, and based on a legal right, obtains an immovable object, an interest, or other receivables that are not must be paid upon appointment, obtaining property rights over it, by expiration, with a tenure of twenty years… ”.

32. Whereas in accordance with Article 1967 of the Civil Code: “All lawsuits, both material and individual in nature, must be erased because they have expired, with the expiration of thirty years, whereas who, who shows that there is an expiration, does not need to show a reason. rights, after all there is no way to put forward something against it based on bad faith. ”

Therefore, the claims of a quo land by Defendant I, Defendant II and Defendant III are canceled and / or null and void and / or are canceled due to expiration.

33. Whereas as stated by the Plaintiffs represented by Plaintiff II, had sold the a quo land to Co-Defendant I. Meanwhile, the buying and selling rules stipulated in the Civil Code Article 1457 (general provisions concerning sale and purchase) were an agreement whereby the one party binds himself to deliver an object and the other party pays the promised price.

34. Whereas in Article 1458 of the Civil Code (general provisions concerning sale and purchase) the sale and purchase is deemed to have occurred between the two parties, immediately afterwards these people have reached an agreement on the item and the price even though the item has not been submitted, nor has the price been paid.

35 Whereas in Article 1458 of the Civil Code, it is found that buying and selling is a consensual agreement in which it can simply be said that basically every receipt that is embodied in the form of a statement of acceptance, whether made orally or in written form indicates the date of the birth of the agreement.

36. That another important matter regarding the sale and purchase of land is that it must be carried out by means of a deed made by the Official for Making Land Deeds (“PPAT”). This is in accordance with the provisions of Article 37 paragraph (1) PP. 24 of 1997 concerning Land Registration:

“The transfer of rights to land and ownership rights to apartment units through sale and purchase, exchange, grants, income in companies and other legal acts of transfer of rights, except the transfer of rights through an auction can only be registered if it is proven by deeds made by the authorized PPAT according to the provisions of the applicable laws and regulations. ”

37. That it is very reasonable if the Plaintiffs ask for compensation in the form of material and immaterial value of Rp. 2,150,000,000, – [Two Billion One Hundred Fifty Million Rupiah] with the following calculation:

MATERIAL LOSSES:

Funds to pay for legal services related to legal issues made by Defendant I, Defendant II and Defendant III, so that the Plaintiffs had to spend funds for advocacy, consultation and hiring Advocate Legal Services, amounting to Rp. 150,000,000, – (One Hundred Fifty Million Rupiah).

IMMATERILE LOSS:

Whereas as a result of Defendant I, Defendant II and Defendant III committed unlawful acts, the Plaintiffs lost their time, energy, mind and health as a result of mental and physical pressure, so that they slept soundly, and extended families felt humiliated with scorns, ridicule and was referred to as an immoral person within colleagues, society and relations, which in fact cannot be valued or valued in money, however for this claim to be clear the Plaintiffs set a figure of Rp. 2,000,000,000, – (Two Billion Rupiah).

38. Whereas since this lawsuit is filed on the basis of authentic evidence which is very difficult to deny, the verdict in this case, please declare it can be implemented beforehand, despite attempts to appeal, cassation and third party verzet (uit voerbaar bij voerraad).

39. That because Defendant I, Defendant II and Defendant III did not provide guarantees to the Plaintiffs in the form of certain items (unsecured transactions) and in accordance with Article 1131 of the Civil Code which confirms that all assets of Defendant I, Defendant II and Defendant III are covered for payment of losses, then to ensure that the Plaintiffs’ claim in this case is not in vain in the future (Illusoir) if the Court’s decision in this case has permanent legal force (Inkracht Van Gewijsde), due to concerns and there is a sufficiently grounded suspicion that Defendant I, Defendant II and Defendant III will avoid their responsibility in fulfilling the contents of the Court’s decision in this case, so based on Article 227 HIR filed a petition before His Excellency Chairman of the Cikarang District Court Cq The Panel of Judges examining and adjudicating the a quo case, so that they are willing and willing to first determine the Confiscation of Collateral (Conservatoir Beslaag) for immovable objects in the form of:

SHM No. 5 a.n. WASTIRI Bin Sajum dated 26 August 1970, a plot of land with an area of ​​9,975 M2 (Nine Thousand Nine Hundred Seventy Five Square Meters) with the following boundaries:
North side: Salim Rice Fields
East: River D-C 4-5
Sebalah Selatan: Pertamina Pipeline
West side: Alimin Rice Field

40. That it was appropriate for the Plaintiffs to ask the Panel to charge Defendant I, Defendant II and Defendant III to pay a forced money (dwangsom) of Rp. 1,000,000, – (One Million Rupiah) for each day of late payment, until paid in cash and in full.

Based on the reasons for the lawsuit and accompanied by legal evidence supported by authentic evidence with a perfect legal character of proof (Vide Article 1868 jo 1870 of the Civil Code), therefore based on the provisions of Article 180 HIR, and departing from the adage “point d’interest, point d’action ”. And with this, please allow the Plaintiffs to submit a petition (Petitum) so that the Honorable Chairman of the Cikarang District Court C.q. The Panel of Judges examining and adjudicating this case may be pleased to give a verdict with the following words:

IN PROVISION:

1. Order Defendants I to Defendant III to stop the urge to sell land a quo;

2. Ordered Defendants I to Defendant III to remove the signposts installed on the a quo ground;

3. Putting, “Site Guaranteed” (conservatoir beslag) against SHM No. 5 years 1970 a.n. WASTIRI Bin Sajum dated 26 August 1970, a plot of land with an area of ​​9,975 M2 (Nine Thousand Nine Hundred Seventy Five Square Meters) with the following boundaries:
North side: Salim Rice Fields
East: River D-C 4-5
Sebalah Selatan: Pertamina Pipeline
West side: Alimin Rice Field

IN THE CONVENTION / IN THE MAIN OF CASE

  1. Granted, the plaintiff’s lawsuit in its entirety;

2. Declare that Defendant I, Defendant II and Defendant III have committed illegal acts (onrechtmatigedaad) against the rights of the plaintiffs with all the legal consequences;

3. Establish a Land Sale and Purchase Agreement with a Sale and Purchase Deed No. 144 / V / Kec.Pbyrn / 1981., Made in front of Lasmana, BA as PPATS Head of Pebayuran Sub-district, Bekasi Regency, on Monday, September 28, 19M.81, between Wastiri Heirs and (late) Djaenah Binti Sudja’i is legal, valuable and has binding legal force;

4. Establish a Land Sale and Purchase Agreement with a Sale and Purchase Deed No. 466/2018, made in front of Drs. M. Nabrih Binin Saend, MM as PPATS Head of Pebayuran Sub-District, Bekasi Regency, on Tuesday, May 15 2018, between Plaintiff II and Co-Defendant I is legal, valuable and has binding legal force;

5. Establish, SHM No. 5 of 1970 on behalf of WASTIRI Bin Sajum dated August 26, 1970 and all other letters relating to the object of the lawsuit controlled by Defendant I, Defendant II and Defendant III declared invalid and / or null and void and / or have no binding legal force;

6. Establish, paddy land located at Kp. Telukhaur Rt. 007/003, Karanghaur Village, Kec. Pebayuran, Bekasi Regency, West Java Province with NOP: 32.18.130.005.001-0021.0 with the boundaries:
North side: Salim Rice Fields
East: River D-C 4-5
Sebalah Selatan: Pertamina Pipeline
West side: Alimin Rice Field

Is valid and belongs to Co-Defendant I;

7. Ordered, Defendant I, Defendant II and Defendant III submit SHM No. 5 dated August 26, 1970 to Co-Defendant I voluntarily and / or destroying the SHM before the Panel of Judges;

8. Instructing Co-Defendant III to issue New Property Rights Certificates to Co-Defendant I on the a quo land;

9. To order Defendant I, Defendant II and Defendant III jointly and severally to pay losses to the Plaintiffs amounting to 2,150,000,000, – (Two Billion One Hundred Fifty Million Rupiah) with the following details:

MATERIAL LOSSES:

Funds to pay for legal services related to legal issues made by Defendant I, Defendant II and Defendant III, so that the Plaintiffs had to spend funds for advocacy, consultation and hiring Advocate Legal Services, amounting to Rp. 150,000,000, – (One Hundred Fifty Million Rupiah).

IMMATERILE LOSS:

Whereas as a result of Defendant I, Defendant II and Defendant III committed unlawful acts, Plaintiffs I to Plaintiff IV lost their time, energy, mind and health as a result of mental and physical pressure, so that they slept soundly, and the extended family felt humiliated with scorn, ridicule and offended as an immoral person within colleagues, society and relations, which in fact cannot be valued or valued in money, however for this lawsuit to be clear, Plaintiff I to Plaintiff IV set a figure of Rp. 2,000,000,000, – (Two Billion Rupiah).

10. Order, Defendant I, Defendant II and Defendant III to stop the advertisement for the sale of a quo land which is the object of the dispute to other parties, stop efforts to control the object of the dispute either by issuing land certificates, or by physically controlling the land by placing a signpost , as well as terminating all other unlawful acts against the Land Object of a Dispute over the a quo Land.

11. Ordered Defendant I, Defendant II and Defendant III to respect and grant rights to the object of the dispute to Co-Defendant I who had legally purchased from Plaintiff II.

Additional Petitum:

Sentenced to pay forced money (dwangsom) in the amount of Rp .,000,000 (one million rupiah) jointly to Defendant I, Defendant II and Defendant III, for each day of neglecting to implement the provisional decision in this case.
Stating that the verdict can be implemented beforehand despite opposition, appeal and cassation (uitvoerbaar bij voorraad).
Determine the confiscation of guarantees for the object of the dispute as a temporary measure before the final verdict is pronounced.
To sentence, Defendant I, Defendant II and Defendant III bear all costs incurred in this case.

Petitum Subsider:

Or;

If the panel of judges has a different opinion, ask for the fairest verdict (ex aequo et bono);

With the permission of the Cikarang District Court panel of judges who examined and tried this case, we thank you.

With our respect, attorney for the Plaintiffs: M. Junaedi, A.Md., S.H., CIL Moh. Tamrin, S.H. and Sudiro, S.H., M.H.

Then the Chairperson of the Panel of Judges for the a quo case set the trial agenda as follows: The Defendants and Co-Defendants must submit their answers by E-litigation (E-Court) on Wednesday, 10-03-2021, Replik of the Plaintiffs by E-court on the day Wednesday, 17-03-2021, Duplicates of the Defendants and Co-Defendants by E-court on Wednesday, 24-03-2021. Submission of answers by E-litigation is limited to 15.00 WIB. Then Evidence of the Plaintiff’s Letter on Wednesday, 31-03-2021, Evidence of the Letter from the Defendants on Wednesday, 7-4-2021, The Plaintiff’s Testimony on Wednesday, 14-04-2021, Testimony of The Defendants and Co-Defendants on Wednesday, 21-04-2021, Local Examination (Field Session) on Friday, 30-04-2021, submission of Conclusions on Wednesday, 2 June 2021 and the Judges’ Decision on Wednesday, June 16, 2021.

Community Verified icon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *